“Kalau kita lihat tahun kemarin itu kan memang pemerintah juga banyak melakukan kegiatan efisiensi anggaran ya, sehingga itu berdampak pada ekonomi. Terus kemiskinan ini kita potret di awal tahun, di bulan Februari-Maret. Nah, di bulan Februari-Maret ini biasanya anggaran pemerintah, program-program pemerintah belum turun, belum berjalan. Jadi ekonomi hampir murni digerakkan oleh sektor swasta,” beber Sugiyanto.
Mengenai indikator perkembangan ekonomi serta angka kemiskinan untuk periode berjalan tahun 2026, pihak BPS Kota Jayapura menyampaikan bahwa proses pengolahan data masih berlangsung di tingkat teknis dan belum dirilis secara resmi ke publik.
Di samping memaparkan data kemiskinan, BPS juga merespons dinamika dan keluhan sebagian masyarakat mengenai ketidaksesuaian kategori Desil dalam penerimaan Bantuan Sosial (Bansos). Banyak warga yang merasa membutuhkan bantuan justru masuk dalam kategori Desil tinggi atau tidak terdaftar.
Sugiyanto meluruskan bahwa akar permasalahan ketidaksesuaian data tersebut umumnya bersumber dari penolakan warga saat didatangi petugas atau akibat ketidaklengkapan data awal di tingkat lapangan.
“Terkait keluhan sebagian warga yang merasa masuk dalam kategori Desil tinggi padahal membutuhkan bantuan, itu sebagian besar disebabkan oleh ketidaklengkapan data awal atau akibat penolakan saat pendataan di lapangan. Warga yang tidak terdata otomatis tidak memiliki catatan yang terbarui dalam sistem,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan ketidaksesuaian data tersebut, pemerintah telah menyediakan jalur perbaikan yang transparan dan dapat diakses langsung oleh masyarakat. Warga yang merasa kategori Desil-nya tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil dapat mengajukan pemutakhiran data secara berjenjang.
“Kalau kita lihat tahun kemarin itu kan memang pemerintah juga banyak melakukan kegiatan efisiensi anggaran ya, sehingga itu berdampak pada ekonomi. Terus kemiskinan ini kita potret di awal tahun, di bulan Februari-Maret. Nah, di bulan Februari-Maret ini biasanya anggaran pemerintah, program-program pemerintah belum turun, belum berjalan. Jadi ekonomi hampir murni digerakkan oleh sektor swasta,” beber Sugiyanto.
Mengenai indikator perkembangan ekonomi serta angka kemiskinan untuk periode berjalan tahun 2026, pihak BPS Kota Jayapura menyampaikan bahwa proses pengolahan data masih berlangsung di tingkat teknis dan belum dirilis secara resmi ke publik.
Di samping memaparkan data kemiskinan, BPS juga merespons dinamika dan keluhan sebagian masyarakat mengenai ketidaksesuaian kategori Desil dalam penerimaan Bantuan Sosial (Bansos). Banyak warga yang merasa membutuhkan bantuan justru masuk dalam kategori Desil tinggi atau tidak terdaftar.
Sugiyanto meluruskan bahwa akar permasalahan ketidaksesuaian data tersebut umumnya bersumber dari penolakan warga saat didatangi petugas atau akibat ketidaklengkapan data awal di tingkat lapangan.
“Terkait keluhan sebagian warga yang merasa masuk dalam kategori Desil tinggi padahal membutuhkan bantuan, itu sebagian besar disebabkan oleh ketidaklengkapan data awal atau akibat penolakan saat pendataan di lapangan. Warga yang tidak terdata otomatis tidak memiliki catatan yang terbarui dalam sistem,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan ketidaksesuaian data tersebut, pemerintah telah menyediakan jalur perbaikan yang transparan dan dapat diakses langsung oleh masyarakat. Warga yang merasa kategori Desil-nya tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil dapat mengajukan pemutakhiran data secara berjenjang.
