JAYAPURA-Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong Pemerintah Provinsi Papua memperkuat penerapan manajemen risiko dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi persoalan berkembang menjadi masalah yang menghambat pencapaian program pembangunan.
Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Pemda Wilayah I BPKP Provinsi Papua, Hendro Wibowo mengatakan, manajemen risiko perlu diterapkan mulai dari penetapan tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis organisasi perangkat daerah (OPD), hingga pelaksanaan kegiatan di tingkat operasional.
Hal itu disampaikan Hendro seusai kegiatan penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko di lingkungan Pemprov Papua, Senin (7/9).
“Melalui pengendalian intern ini tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua menjadi lebih baik. Kegiatan dan aktivitasnya menjadi lebih efisien, pengelolaan keuangan daerah lebih andal, aset dikelola dengan aman serta taat terhadap peraturan perundang-undangan,” kata Hendro kepada Cenderawasih Pos.
Menurutnya, penerapan manajemen risiko diperlukan untuk memastikan berbagai tujuan pemerintahan dapat dicapai dengan pengendalian yang memadai. Karena itu, BPKP mendorong agar manajemen risiko tidak berhenti pada dokumen administratif, tetapi menjadi bagian dari proses kerja setiap OPD.
“Itu untuk memastikan tujuan dari Gubernur Papua bisa kita kawal sama-sama,” ujarnya.
JAYAPURA-Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong Pemerintah Provinsi Papua memperkuat penerapan manajemen risiko dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi persoalan berkembang menjadi masalah yang menghambat pencapaian program pembangunan.
Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Pemda Wilayah I BPKP Provinsi Papua, Hendro Wibowo mengatakan, manajemen risiko perlu diterapkan mulai dari penetapan tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis organisasi perangkat daerah (OPD), hingga pelaksanaan kegiatan di tingkat operasional.
Hal itu disampaikan Hendro seusai kegiatan penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko di lingkungan Pemprov Papua, Senin (7/9).
“Melalui pengendalian intern ini tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua menjadi lebih baik. Kegiatan dan aktivitasnya menjadi lebih efisien, pengelolaan keuangan daerah lebih andal, aset dikelola dengan aman serta taat terhadap peraturan perundang-undangan,” kata Hendro kepada Cenderawasih Pos.
Menurutnya, penerapan manajemen risiko diperlukan untuk memastikan berbagai tujuan pemerintahan dapat dicapai dengan pengendalian yang memadai. Karena itu, BPKP mendorong agar manajemen risiko tidak berhenti pada dokumen administratif, tetapi menjadi bagian dari proses kerja setiap OPD.
“Itu untuk memastikan tujuan dari Gubernur Papua bisa kita kawal sama-sama,” ujarnya.
