JAYAPURA– Persoalan perekrutan dan pengangkatan tenaga kontrak kategori dua (K2), hingga saat ini belum menemui titik terang. Pemerintah kota Jayapura telah mengumumkan lebih dari 1000 nama yang masuk dalam pengangkatan formasi khusus itu. Namun hal itu memantik aksi protes dari sejumlah masyarakat dan tenaga kontrak yang mengklaim sudah lama mengabdi sebagai honorer, namun tidak juga terakomodir dalam formasi itu.
Pemerintah kota Jayapura kemudian merespon dengan melakukan penundaan terhadap tahapan pengangkatan terhadap ribuan tenaga kontrak tersebut. Di satu sisi verifikasi dan validasi ulang di tingkat OPD kemudian dilakukan dan hasilnya ada cukup banyak nama tenaga kontrak yang masuk dalam data pengangkatan itu yang justru diduga tidak tercatat sebagai tenaga honorer alias siluman.
Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait mengakui, terdapat sejumlah nama CPNS siluman yang ikut diumumkan sebelumnya. Karena itu ada beberapa upaya yang sudah dilakukan pihaknya sejauh ini, salah satunya membentuk tiga tim khusus untuk dapat mengurai persoalan tersebut.
“Kita sedang menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan honorer kemarin. Setelah kami umumkan, ternyata ada masalah, karena ada banyak yang siluman. Karena itu saya bikin 3 tim, pertama diketuai oleh Inspektur, dia akan mengecek apakah orang itu siluman di OPD itu atau tidak,” ujarnya.
Kemudian tim kedua diketuai oleh Kabag Ops Polresta Jayapura, untuk memastikan apakah ada indikasi penyuapan atau gratifikasi dalam mekanisme pengangkatan CPNS formasi khusus tersebut. Apabila mengarah ke sana, maka yang bersangkutan atau pihak yang terlibat bisa saja diproses secara hukum.
Kemudian tim yang ketiga diketuai oleh Kepala BKD, di mana yang bersangkutan harus memastikan apakah masih ada atau tidaknya tenaga honorer yang sudah lama terdata sebagai honorer, namun namanya tidak masuk dalam data ribuan tenaga honorer yang sudah diumumkan beberapa waktu lalu.
Lanjut dia, terkait data tenaga honorer itu, berdasarkan data laporan yang diterimanya, ada sekitar 300 lebih tenaga kontrak anak anak Port Numbai yang belum diangkat. Namun demikian, pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data-data tersebut. Apakah yang bersangkutan benar-benar terdata sebagai tenaga honor di Pemkot Jayapura, waktu mulai dan absensinya. Termasuk yang tidak kalah penting mengenai kepemilikan ijazahnya.
Dengan demikian, pemerintah ingin memberikan solusi yang tepat dan tidak melanggar aturan.
“Dari 300-an ini saya suruh tim ini cek, benarkah mereka ini layak sebagai honorer kota atau tidak. Jangan sampai tiba-tiba, ijazah palsu, beli ijazah. Kemudian dari laporan BKD, sudah sudah hampir 70% selesai,”pungkasnya.(roy/tri).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos