JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua dan instansi terkait mulai bahas persiapan peresmian Rumah Sakit Umum Papua (RSUP) oleh Presiden Prabowo, di kantor gubernur, Senin (2/6). Mulai dari harus adanya pekerja keterwakilan orang asli Papua (OAP) hingga menyangkut masalah lahan rumah sakit yang sempat dipalang.
Terkait dengan tenaga di RSUP, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengaku jika dirinya sudah meminta minimal keterwakilan OAP di RSUP harus 50 hingga 60 persen. “Bahkan bila perlu OAP di RSUP harus 80 persen. Saya sudah minta bahwa tenaga di rumah sakit harus direkrut dari tenaga-tenaga medis kita yang ada di Papua,” terang Ramses.
Sementara terkait dengan masalah tanah di RSUP yang masih dipermasalahkan, Ramses menerangkan jika pihak Universitas Cenderawasih sudah memiliki sertifikat kurang lebih 6,6 hektare dari 9,9 hektare. Namun, hingga kini belum ada titik temu atau saling klaim atas kepemilikan tanah tersebut.
“Saya sudah minta agar silahkan mencari solusinya, jika tidak ada titik temu maka hukumlah solusi yang paling terakhir. Tetapi saya minta bahwa pelaksanaan kegiatan kunjungan presiden atau peresmian rumah sakit tidak boleh ada gangguan dan tidak ada pemalangan, mereka sudah menyapakati itu sehingga pada Senin (2/6) tidak ada lagi pemalangan,” tegas Ramses.
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua dan instansi terkait mulai bahas persiapan peresmian Rumah Sakit Umum Papua (RSUP) oleh Presiden Prabowo, di kantor gubernur, Senin (2/6). Mulai dari harus adanya pekerja keterwakilan orang asli Papua (OAP) hingga menyangkut masalah lahan rumah sakit yang sempat dipalang.
Terkait dengan tenaga di RSUP, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengaku jika dirinya sudah meminta minimal keterwakilan OAP di RSUP harus 50 hingga 60 persen. “Bahkan bila perlu OAP di RSUP harus 80 persen. Saya sudah minta bahwa tenaga di rumah sakit harus direkrut dari tenaga-tenaga medis kita yang ada di Papua,” terang Ramses.
Sementara terkait dengan masalah tanah di RSUP yang masih dipermasalahkan, Ramses menerangkan jika pihak Universitas Cenderawasih sudah memiliki sertifikat kurang lebih 6,6 hektare dari 9,9 hektare. Namun, hingga kini belum ada titik temu atau saling klaim atas kepemilikan tanah tersebut.
“Saya sudah minta agar silahkan mencari solusinya, jika tidak ada titik temu maka hukumlah solusi yang paling terakhir. Tetapi saya minta bahwa pelaksanaan kegiatan kunjungan presiden atau peresmian rumah sakit tidak boleh ada gangguan dan tidak ada pemalangan, mereka sudah menyapakati itu sehingga pada Senin (2/6) tidak ada lagi pemalangan,” tegas Ramses.
