The Wahid Institute: Ada Tiga Isu Penting di Papua

JAYAPURA – Seminar Dialog Kebangsaan Lintas Generasi Papua yang digelar Forum Senior dan Milleniel (Forsemi) bekerjasama dengan Pusat Studi Papua (PSP) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Kristen Indonesia (UKI) memunculkan beberapa pandangan baru tentang isu Papua dan penanganannya. Seminar tersebut dilaksanakan secara laring dan daring di Gedung Graha William Soeryadjaya UKI Rabu, (2/6) kemarin. Menko Polhukam Prof. Mahfud MD yang pada awalnya dijadwalkan akan menjadi pembicara utama berhalangan hadir sehingga digantikan oleh Komjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw, Kabaintelkam Mabes Polri. 

 Dari rilis yang dikirim pada Rabu kemarin Komjen Pol Paulus Waterpauw menyampaikan bahwa  persoalan Papua saat ini menjadi buah bibir dan buah pikir pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lintas generasi. Sebagai generasi yang mengisi kemerdekaan, merupakan tugas generasi muda untuk berdiskusi, membahas dan mengkaji bagian-bagian yang menjadi konsep bangsa. Dibutuhkan dialog yang dilakukan berkali-kali agar untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. “Perlu dipikirkan bersama bagaimana mencari solusi solutif untuk membangun Papua dengan melibatkan generasi muda,” kata Waterpauw.

 Sementara dalam paparannya Yenny Wahid selaku Direktur The Wahid Institute membagi isu Papua menjadi 3 isu besar yaitu isu keadilan, isu kemanusiaan dan isu identitas. Ia menyebut untuk menyelesaikan 3 isu besar ini membutuhkan kebijakan pusat dan daerah. “Baik isu keadilan isu kemanusiaan dan isu identitas harus bisa diselesaikan,” katanya. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur pernah  meletakkan dasar untuk penyelesaian isu ini dan tinggal dilanjutkan. 

 Dialog ini juga dihadiri Ketua Umum FORSEMI Papua, Freddy Numberi,  Dr. Melyana Pugu selaku Ketua Pusat Studi Indo-Pasifik Uncen dan Prof. Cahyo Pamungkas dari LIPI. Fredy Numberi menyampaikan bahwa berbagai pendekatan telah dilakukan untuk menjawab apa yang berkembang namun akibat dari pendekatan yang salah yakni pendekatan militer akhirnya menjadi sebuah memoria passionis atau ingatan penderitaan yang membuat rakyat bertanya apakah Papua juga anak kandung pertiwi. 76 tahun Pancasila menjadi Falsafah bangsa Indonesia, tetapi nilai dasar Pancasila tidak sepenuhnya menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 Ideologi selain Pancasila terus tumbuh mengikis semangat Pancasila, termasuk ideologi Papua Merdeka yang tumbuh di Papua, muncul pertanyaan apakah Pancasila masih sakti. Freddy Numberi menjelaskan, dengan memahami dan merevitalisasi semangat nasionalisme di era milenial, diperlukan pendalaman nilai-nilai Pancasila yang hakiki. “Sehingga di era digitalisasi dewasa ini, jiwa, semangat dan roh Pancasila benar-benar terinternalisasi dalam jiwa para generasi milenial. Sehingga Pancasila bisa benar – benar menjadi satu-satunya ideologi negara,” pungkasnya. Dialog ini dimoderatori oleh Dr. Rini Modouw dan Dr. Angel Damayanti. (ade/wen)

JAYAPURA – Seminar Dialog Kebangsaan Lintas Generasi Papua yang digelar Forum Senior dan Milleniel (Forsemi) bekerjasama dengan Pusat Studi Papua (PSP) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Kristen Indonesia (UKI) memunculkan beberapa pandangan baru tentang isu Papua dan penanganannya. Seminar tersebut dilaksanakan secara laring dan daring di Gedung Graha William Soeryadjaya UKI Rabu, (2/6) kemarin. Menko Polhukam Prof. Mahfud MD yang pada awalnya dijadwalkan akan menjadi pembicara utama berhalangan hadir sehingga digantikan oleh Komjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw, Kabaintelkam Mabes Polri. 

 Dari rilis yang dikirim pada Rabu kemarin Komjen Pol Paulus Waterpauw menyampaikan bahwa  persoalan Papua saat ini menjadi buah bibir dan buah pikir pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lintas generasi. Sebagai generasi yang mengisi kemerdekaan, merupakan tugas generasi muda untuk berdiskusi, membahas dan mengkaji bagian-bagian yang menjadi konsep bangsa. Dibutuhkan dialog yang dilakukan berkali-kali agar untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. “Perlu dipikirkan bersama bagaimana mencari solusi solutif untuk membangun Papua dengan melibatkan generasi muda,” kata Waterpauw.

 Sementara dalam paparannya Yenny Wahid selaku Direktur The Wahid Institute membagi isu Papua menjadi 3 isu besar yaitu isu keadilan, isu kemanusiaan dan isu identitas. Ia menyebut untuk menyelesaikan 3 isu besar ini membutuhkan kebijakan pusat dan daerah. “Baik isu keadilan isu kemanusiaan dan isu identitas harus bisa diselesaikan,” katanya. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur pernah  meletakkan dasar untuk penyelesaian isu ini dan tinggal dilanjutkan. 

 Dialog ini juga dihadiri Ketua Umum FORSEMI Papua, Freddy Numberi,  Dr. Melyana Pugu selaku Ketua Pusat Studi Indo-Pasifik Uncen dan Prof. Cahyo Pamungkas dari LIPI. Fredy Numberi menyampaikan bahwa berbagai pendekatan telah dilakukan untuk menjawab apa yang berkembang namun akibat dari pendekatan yang salah yakni pendekatan militer akhirnya menjadi sebuah memoria passionis atau ingatan penderitaan yang membuat rakyat bertanya apakah Papua juga anak kandung pertiwi. 76 tahun Pancasila menjadi Falsafah bangsa Indonesia, tetapi nilai dasar Pancasila tidak sepenuhnya menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 Ideologi selain Pancasila terus tumbuh mengikis semangat Pancasila, termasuk ideologi Papua Merdeka yang tumbuh di Papua, muncul pertanyaan apakah Pancasila masih sakti. Freddy Numberi menjelaskan, dengan memahami dan merevitalisasi semangat nasionalisme di era milenial, diperlukan pendalaman nilai-nilai Pancasila yang hakiki. “Sehingga di era digitalisasi dewasa ini, jiwa, semangat dan roh Pancasila benar-benar terinternalisasi dalam jiwa para generasi milenial. Sehingga Pancasila bisa benar – benar menjadi satu-satunya ideologi negara,” pungkasnya. Dialog ini dimoderatori oleh Dr. Rini Modouw dan Dr. Angel Damayanti. (ade/wen)