JAYAPURA- Putusnya jaringan internet teryata sangat berpengaruh terhadap pengimputan data yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Papua terhadap Pendataan Keluarga (PK) 2021 yang telah dilakukan di setiap kabupaten/kota yang ada di Papua.
Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Papua, Charles Brabar, S.E, M.Si mengakui bahwa putusnya jaringan internet ini membuat PK 2021 di Papua menjadi terkendala. Tak hanya itu, dari evaluasi yang dilakukan secara nasional menunjukkan bahwa PK 2021 di Provinsi Papua yang terendah di seluruh Indonesia.
“Pada tanggal 30 Mei 2021 ketika dilakukan evaluasi oleh Kepala BKKBN Pusat memang PK 2021 di Provinsi Papua hanya 4 persen (%) hal ini memang terendah di Indonesia. Hal ini tentu tidak terlepas dari putusnya jaringan internet selama kurang lebih 1 bulan ini,” katanya kepada Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Rabu (2/6) kemarin.
“Kurang lebih ada beberapa kabupaten di bawah 0 persen (%) dan belum semua. Kalau kita lihat data yang masuk server itu seperti Kabupaten Memberamo Raya sudah mendapat 78 persen (%), Waropen 67 persen (%), Paniai 56 persen (%), Yalimo 28 persen (%), Nduga 25 persen (%), Boven Digoel 23 persen (%), Kepulauan Yapen dan Merauke 16 persen (%), sedangkan sisa kabupaten yang lain di bawah 10 persen (%),” jelasnya.
Untuk solusi terdekat yang dilakukan oleh BKKBN Papua, Brabar mengatakan pihaknya menyewa jaringan satelit, sehingga data PK 2021 yang telah diinput secara manual bisa dapat dimasukan ke dalam server secara online, sehingga setiap harinya PK 2021 di Papua bisa mengalami peningkatan dari data yang telah di apload ke dalam server tersebut.
Mantan Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Papua Barat ini menyampaikan bahwa meskipun jaringan internet melalui satelit yang disewa ini terbatas, tetapi setidaknya bisa dapat membantu dalam mengapload data secara online melalui server secara nasional setiap harinya, agar Papua bisa mencapai target tersebut. (bet/wen)
Charles Brabar, S.E, M.Si ( FOTO: Yewen/Cepos)
JAYAPURA- Putusnya jaringan internet teryata sangat berpengaruh terhadap pengimputan data yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Papua terhadap Pendataan Keluarga (PK) 2021 yang telah dilakukan di setiap kabupaten/kota yang ada di Papua.
Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Papua, Charles Brabar, S.E, M.Si mengakui bahwa putusnya jaringan internet ini membuat PK 2021 di Papua menjadi terkendala. Tak hanya itu, dari evaluasi yang dilakukan secara nasional menunjukkan bahwa PK 2021 di Provinsi Papua yang terendah di seluruh Indonesia.
“Pada tanggal 30 Mei 2021 ketika dilakukan evaluasi oleh Kepala BKKBN Pusat memang PK 2021 di Provinsi Papua hanya 4 persen (%) hal ini memang terendah di Indonesia. Hal ini tentu tidak terlepas dari putusnya jaringan internet selama kurang lebih 1 bulan ini,” katanya kepada Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Rabu (2/6) kemarin.
“Kurang lebih ada beberapa kabupaten di bawah 0 persen (%) dan belum semua. Kalau kita lihat data yang masuk server itu seperti Kabupaten Memberamo Raya sudah mendapat 78 persen (%), Waropen 67 persen (%), Paniai 56 persen (%), Yalimo 28 persen (%), Nduga 25 persen (%), Boven Digoel 23 persen (%), Kepulauan Yapen dan Merauke 16 persen (%), sedangkan sisa kabupaten yang lain di bawah 10 persen (%),” jelasnya.
Untuk solusi terdekat yang dilakukan oleh BKKBN Papua, Brabar mengatakan pihaknya menyewa jaringan satelit, sehingga data PK 2021 yang telah diinput secara manual bisa dapat dimasukan ke dalam server secara online, sehingga setiap harinya PK 2021 di Papua bisa mengalami peningkatan dari data yang telah di apload ke dalam server tersebut.
Mantan Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Papua Barat ini menyampaikan bahwa meskipun jaringan internet melalui satelit yang disewa ini terbatas, tetapi setidaknya bisa dapat membantu dalam mengapload data secara online melalui server secara nasional setiap harinya, agar Papua bisa mencapai target tersebut. (bet/wen)
