JAYAPURA-Sebanyak 25.883 balita di Jayapura dikatakan perlu mendapatkan perlakuan khusus terkait aspek kesehatan. Ia mewanti agar para balita ini benar-benar mendapat masa keemasannya yang semua dibentuk atau disiapkan dari awal. Masa 1000 hari setelah kelahiran menjadi moment penting bagaimana asupan gizi dan semuanya terpenuhi. Jika ini bisa dilakukan dengan tepat, maka ke depan kota ini menyimpan banyak generasi muda dengan kualitas unggul.
Ini disampaikan Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano pada review kinerja tahunan aksi integrasi stunting Dinas Kesehatan Kota Jayapura yang dibuka oleh wali kota. Wali Kota dalam sambutan mengatakan, pembangunan kesehatan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan unggul.
“Semua perlu disiapkan dan peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing itu harus dilakukan sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun yang disebut dengan masa 1000 hari pertama kehidupan,” ujar Tomi Mano saat membuka review kinerja aksi integrasi stunting di Grand Abe Hotel belum lama ini.
Generasi penerus bangsa, lanjut Tomi mano sepatutnya harus sehat, cerdas, kreatif dan produktif karena akan menjadi generasi yang menunjang kesuksesan pembangunan bangsa. Dan usia balita merupakan masa yang sangat peka terhadap lingkungan dan tidak dapat diulang lagi dan ini akan menjadi masa keemasannya.
“Agar memiliki penerus bangsa yang kualitas, tumbuh kembang balita perlu mendapat perhatian serius maka pada saat lahir perlu dilakukan imunisasi menyusui dan kemudian ASI eksklusif,” pintanya.
Setiap bayi perlu mendapat imunisasi, stimulasi dan deteksi tumbuh kembang yang memadai serta terjangkau oleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Ia menyebut bahwa pada tahun 2021 sasaran pelayanan balita di Kota Jayapura adalah 25.883 balita yang patut diberi perhatian serius. Harapannya, setiap balita mendapat buku KIA dan KMS pada tingkat pendidikan usia dini PAUD dan TK. Dan mulai tahun 2022 diharapkan pada saat penerimaan murid baru kepemilikan buku KIA sudah menjadi satu persyaratan.
“Ini juga untuk menekan perkembangan stunting di Kota Jayapura dan bukan untuk mempersulit,” tambahnya.
Selain itu semua ibu hamil juga harus memeriksa kehamilannya, terpantau melalui buku KIA sampai anaknya menjadi balita dan memasuki usia pendidikan PAUD maupun TK.
“Semua orang tua balita harus proaktif untuk membawa anaknya di Posyandu setiap bulan. Pasalnya, bidang kesehatan merupakan program utama kami sejak periode pertama dan kedua,” wantinya.
Tomi Mano meminta kepada para kepala kelurahan dan kepala distrik untuk memainkan peran yang penting, mengenal wilayahnya, rakyatnya dengan baik khusus penanganan stunting di wilayah kerjanya serta bekerjasama dengan para kepala puskesmas. Selain itu, Walikota juga meminta bisa disisipkan dana untuk penanganan stunting diwilayah kerja masing-masing.
“Jadi hari ini kita mengundang mitra mitra kerja, untuk mereview aksi-aksi yang telah kita lakukan dalam penanganan stunting,” terangnya.
Dijelaskannya, rembuk stunting merupakan langkah penting yang dilakukan pemerintah kota Jayapura untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan stunting yang dilakukan secara bersama antara OPD, penanggung jawab pelayanan dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat,” tandasnya.
Di tempat yang sama Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, dr. Ni Nyoman Sri Antari mengatakan, kesehatan ibu dan anak adalah penentu kualitas sumber daya manusia yang dimulai sejak masa sebelum kehamilan, saat pembuahan, selama hamil, masa nifas, menyusui serta kesehatan bayi balita atau baduta bawah 2 tahun.
“Kemudian janin dilahirkan sampai dengan berusia 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan atau periode emas. Yang dimulai 270 hari sejak pembuahan selama kehamilan dan 730 hari pada kehidupan pertama bayi yang dilahirkan,” ujar Kadinkes.
Sehingga, periode 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode yang sangat kritis yang berpotensi ke arah angka kejadian kematian ibu bayi balita serta angka kejadian gizi buruk dan balita pendek atau yang dikenal dengan stunting. Selain status kesehatan ibu dan anak kejadian stunting juga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu status kesehatan. “Jadi, dua hal penentu yaitu asupan gizi dan status kesehatan,” imbuhnya.
Kepala Dinas Sri Antari juga mengakui stunting tidak bisa ditangani oleh Dinas Kesehatan sendiri, sehingga membutuhkan kerja bersama baik lintas OPD terkait, dan istimewa di Kelurahan, Kampung. Jadi kerja bersama sehingga angka stunting ini bisa mengalami penurunan.
Kepala Dinas juga menyebutkan, tujuan pertemuan ini adalah melaksanakan review aksi konvergensi penting bagi setiap OPD dan stakeholder terkait. “Tujuan khusus menurutnya, setiap OPD dan stakeholder terkait mengetahui tugas masing-masing untuk mendukung pencegahan dan penanganan stunting,” jelasnya.
Kemudian nantinya merumuskan kebijakan penganggaran sesuai tupoksi masing-masing guna mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting serta dapat terlibat dan berpartisipasi aktif dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting di kota Jayapura. “Nantinya akan dievaluasi apakah program dan perencanaannya sudah sesuai dengan harapan atau seperti apa,” imbuhnya. (ade/tri)
