“Kita dari IPHI tentunya mendukung semua proses tahapan mulai dari sejak orang mendaftar sampai pelayanannya sampai dengan saat hajinya. Kami sebagai ormas ya terus ikut mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah pusat,” lanjutnya.
Slamet menilai, di era serba berkembang dan maju, organisasi pun dituntut untuk dapat menyesuaikan diri, begitu pun dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Kata Slamet, untuk penyesuaian di daerah sendiri nantinya menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Kementerian Haji. Namun, ia melanjutkan bahwa tentunya akan ada pembagian tugas antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Haji Republik Indonesia. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
“Kita dari IPHI tentunya mendukung semua proses tahapan mulai dari sejak orang mendaftar sampai pelayanannya sampai dengan saat hajinya. Kami sebagai ormas ya terus ikut mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah pusat,” lanjutnya.
Slamet menilai, di era serba berkembang dan maju, organisasi pun dituntut untuk dapat menyesuaikan diri, begitu pun dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Kata Slamet, untuk penyesuaian di daerah sendiri nantinya menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Kementerian Haji. Namun, ia melanjutkan bahwa tentunya akan ada pembagian tugas antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Haji Republik Indonesia. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
