Sementara itu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Yan Pieterson Laly mengatakan bahwa semua kebijakan yang diberlakukan harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Yan menilai, efisiensi anggaran sangat perlu dilakukan mengingat beberapa alokasi dana yang nominalnya cukup besar namun kerap tidak tepat sasaran. “Memang ini perlu dan harus diawasi. Jadi kami selaku anggota dewan sangat support,” kata Yan saat ditemui, Senin (10/2/2025).
Kendati demikian, Yan menilai bahwa ada 3 OPD yang dianggap penting dan tidak semestinya dilakukan pemangkasan anggaran. OPD dimaksud adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mimika, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kata Yan, masyarakat Papua khususnya masih membutuhkan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang lebih memadai.
“Kalau kami sebenarnya PUPR kami masih sangat butuh infrastruktur, jangan dipangkas, pendidikan itu jangan di pangkas, bagaimanapun apa yang sudah diamanatkan undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) itu jangan dipangkas karena itu sifatnya membangun,” ungkap Yan. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Sementara itu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Yan Pieterson Laly mengatakan bahwa semua kebijakan yang diberlakukan harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Yan menilai, efisiensi anggaran sangat perlu dilakukan mengingat beberapa alokasi dana yang nominalnya cukup besar namun kerap tidak tepat sasaran. “Memang ini perlu dan harus diawasi. Jadi kami selaku anggota dewan sangat support,” kata Yan saat ditemui, Senin (10/2/2025).
Kendati demikian, Yan menilai bahwa ada 3 OPD yang dianggap penting dan tidak semestinya dilakukan pemangkasan anggaran. OPD dimaksud adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mimika, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kata Yan, masyarakat Papua khususnya masih membutuhkan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang lebih memadai.
“Kalau kami sebenarnya PUPR kami masih sangat butuh infrastruktur, jangan dipangkas, pendidikan itu jangan di pangkas, bagaimanapun apa yang sudah diamanatkan undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) itu jangan dipangkas karena itu sifatnya membangun,” ungkap Yan. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
