MIMIKA – Bupati Mimika Johannes Rettob menanggapi adanya banyak keluhan dari kepala-kepala desa (Kampung) di Mimika tentang keterlambatan pencairan dana desa (DD) tahap I.
Kata Johannes, keterlambatan penyaluran dana desa dikarenakan Surat Keputusan (SK) Bupati yang terlambat sehingga penyalurannya terlambat.
Kemudian, kata Johannes ada juga angka-angka total anggaran yang disalurkan kepada pemerintah di tingkat desa yang seharusnya naik justru mengalami penurunan.
“Ke depan saya akan coba klarifikasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) kemudian dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) untuk sama-sama menghitung ini kurang lebih seperti apa ini uang yabg sebenarnya karena ada kecenderungan menurun, padahal dasarnya jelas,” kata Johannes saat ditemui di Mako Brimob Batalyon B Pelopor, Senin (1/7/2024).
Sementara itu, berkaitan dengan dana desa tersebut kini sudah mulai tersalurkan sejak ditandatangani pada Senin, 24 Juni 2024 lalu setelah SK Bupati ditandatangani.
Johannes menegaskan bahwa kemungkinan nantinya akan ada revisi terkait dengan besaran dana desa yang digelontorkan untuk masing-masing kampung. “Yang penting sekarang jalan dulu,” katanya.
“Kalau keluhan kepala-kepala kampung itu kan biasa, tetapi kita kan harus ada dasar, bukan soal luas wilayah tetapi juga terkait jumlah penduduk dan sebagainya,” ungkap Johannes menambahkan. (mww)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
MIMIKA – Bupati Mimika Johannes Rettob menanggapi adanya banyak keluhan dari kepala-kepala desa (Kampung) di Mimika tentang keterlambatan pencairan dana desa (DD) tahap I.
Kata Johannes, keterlambatan penyaluran dana desa dikarenakan Surat Keputusan (SK) Bupati yang terlambat sehingga penyalurannya terlambat.
Kemudian, kata Johannes ada juga angka-angka total anggaran yang disalurkan kepada pemerintah di tingkat desa yang seharusnya naik justru mengalami penurunan.
“Ke depan saya akan coba klarifikasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) kemudian dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) untuk sama-sama menghitung ini kurang lebih seperti apa ini uang yabg sebenarnya karena ada kecenderungan menurun, padahal dasarnya jelas,” kata Johannes saat ditemui di Mako Brimob Batalyon B Pelopor, Senin (1/7/2024).
Sementara itu, berkaitan dengan dana desa tersebut kini sudah mulai tersalurkan sejak ditandatangani pada Senin, 24 Juni 2024 lalu setelah SK Bupati ditandatangani.
Johannes menegaskan bahwa kemungkinan nantinya akan ada revisi terkait dengan besaran dana desa yang digelontorkan untuk masing-masing kampung. “Yang penting sekarang jalan dulu,” katanya.
“Kalau keluhan kepala-kepala kampung itu kan biasa, tetapi kita kan harus ada dasar, bukan soal luas wilayah tetapi juga terkait jumlah penduduk dan sebagainya,” ungkap Johannes menambahkan. (mww)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
