Selain masalah kecepatan tender, Johannes juga menyoroti maraknya kontraktor luar daerah yang memenangi proyek di Mimika namun tidak memiliki basis operasional di Timika.
Pemerintah daerah tengah mengkaji regulasi yang mewajibkan penyedia jasa memiliki kantor cabang lokal guna memastikan kontribusi pajak masuk ke kas daerah Mimika.
“Memang inginnya kita harus punya kantor yang melakukan Pengadaan Barang dan Jasa mengikuti tender itu di Timika, karena apa? Keterkaitan dengan pembayaran pajak,” tegas Johannes. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q