Saturday, April 20, 2024
31.7 C
Jayapura

Dewan Minta Segera Diusut

Sihar L.Tobing ( FOTO: Robert Mboik Cepos)

Soal Hasil CPNS yang Diduga Oknum Pejabat yang Bermain 

SENTANI-Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura, Sihar Lumban Tobing, SH mengaku sangat prihatin dengan hasil CPNS 2018 yang dinilai tidak berpihak pada tenaga honorer yang sudah mengabdi lama di Kabupaten Jayapura. Dia meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura untuk mengusut soal adanya dugaan hasil CPNS formasi 2018 itu di atur atau diutak-atik oleh oknum pejabat.

“Pertama saya sangat prihatin dengan informasi ini, misalnya sangat banyak tenaga kontrak dan honorer yang tidak lolos. Padahal mereka masa kontraknya ada yang sudah 10 tahun, bahkan ini yang menjadi kesempatan terakhir,” kata Sihar L Tobing, Rabu (29/7).

Baca Juga :  Festival Ulat Sagu Bagian dari Keaslian Masyarakat Adat

Padahal tenaga honorer maupun tenaga kontrak ini dari sisi keterampilan dan dedikasinya sudah teruji, karena mereka sudah sekian lama mengabdi di kantor pemerintahan di Kabupaten Jayapura. Sehingga hal-hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan dari pemerintah daerah kabupaten Jayapura melalui Badan Kepegawaian Daerah.

“Saya berharap kebijakan daerah ada di sini. Walaupun ini adalah online, jujur saja yang bikin online itu kan manusia juga, jadi saya selaku anggota dewan sangat prihatin,”tegasnya.

Mengenai adanya informasi yang beredar di masyarakat saat ini bahwa ada oknum pejabat yang ikut bermain dalam penentuan kelulusan CPNS formasi 2018 itu, dia berharap perlu dilakukan pemeriksaan ataupun didalami oleh pihak terkait.

Baca Juga :  Pemkab Tidak akan Bayar Ulang Tanah di BTN Pemda

“Sampai hari ini kalau mau jadi pegawai negeri, ini kan tidak ada sekolah khusus,  beda dengan profesional seperti pengacara atau dokter. Itu harus sekolah khusus. Kalau tenaga honorer dan kontrak ini masih diperhadapkan dengan nilai, sebenarnya mereka sudah teruji tanpa nilai pun mereka sudah bekerja selama ini,”tegasnya.

Untuk itu, dia berharap kepada pemerintah perlu memperjuangkan nasib  para tenaga honorer dan kontrak yang sudah mengabdi sekian lama di kantor pemerintahan. (roy/tho)

Sihar L.Tobing ( FOTO: Robert Mboik Cepos)

Soal Hasil CPNS yang Diduga Oknum Pejabat yang Bermain 

SENTANI-Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura, Sihar Lumban Tobing, SH mengaku sangat prihatin dengan hasil CPNS 2018 yang dinilai tidak berpihak pada tenaga honorer yang sudah mengabdi lama di Kabupaten Jayapura. Dia meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura untuk mengusut soal adanya dugaan hasil CPNS formasi 2018 itu di atur atau diutak-atik oleh oknum pejabat.

“Pertama saya sangat prihatin dengan informasi ini, misalnya sangat banyak tenaga kontrak dan honorer yang tidak lolos. Padahal mereka masa kontraknya ada yang sudah 10 tahun, bahkan ini yang menjadi kesempatan terakhir,” kata Sihar L Tobing, Rabu (29/7).

Baca Juga :  Dukung Porkab, Bank Papua Bantu Dana Rp 250 Juta

Padahal tenaga honorer maupun tenaga kontrak ini dari sisi keterampilan dan dedikasinya sudah teruji, karena mereka sudah sekian lama mengabdi di kantor pemerintahan di Kabupaten Jayapura. Sehingga hal-hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan dari pemerintah daerah kabupaten Jayapura melalui Badan Kepegawaian Daerah.

“Saya berharap kebijakan daerah ada di sini. Walaupun ini adalah online, jujur saja yang bikin online itu kan manusia juga, jadi saya selaku anggota dewan sangat prihatin,”tegasnya.

Mengenai adanya informasi yang beredar di masyarakat saat ini bahwa ada oknum pejabat yang ikut bermain dalam penentuan kelulusan CPNS formasi 2018 itu, dia berharap perlu dilakukan pemeriksaan ataupun didalami oleh pihak terkait.

Baca Juga :  Masyarakat Kampung Yongsu Spari akan Tempuh Jalur Hukum

“Sampai hari ini kalau mau jadi pegawai negeri, ini kan tidak ada sekolah khusus,  beda dengan profesional seperti pengacara atau dokter. Itu harus sekolah khusus. Kalau tenaga honorer dan kontrak ini masih diperhadapkan dengan nilai, sebenarnya mereka sudah teruji tanpa nilai pun mereka sudah bekerja selama ini,”tegasnya.

Untuk itu, dia berharap kepada pemerintah perlu memperjuangkan nasib  para tenaga honorer dan kontrak yang sudah mengabdi sekian lama di kantor pemerintahan. (roy/tho)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya