SENTANI-Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring mengungkapkan, transaksi atau jual-beli C6 pada Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) pada 17 April 2019 di Kabupaten Jayapura, masih saja terjadi.
“Transaksi jual-beli C6 ini masih terjadi, mungkin juga ada money politik. Ini yang harus dievaluasi,” ungkapnya kepada Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Rabu (24/4).
Banyak juga C1 bermasalah, ada penyelenggara yang belum memahami betul pengisian formulir yang ada, karena memang kurangnya sosialisasi, dan banyak pemilih yang belum paham dengan proses pencoblosan sehingga mereka asal coblos saja,” tambahnya.
Misalnya di Kampung Hobong dan Ifale, anak-anak asli kampung setempat saja tidak terpilih, sedangkan orang yang datang dari luar yang tidak pernah diketahui oleh masyarakat setempat, ternyata dia yang mempunyai suara unggul di kampung tersebut.
“Ini perlu dicurigai, ada apa sebenarnya. Orang dari luar yang tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah berada di Kampung Ifale dan Kampung Hobong yang unggul di situ. Ini yang perlu dicurigai dan dievaluasi ke depannya,” ucapnya.
Namun demikian, sebagai warga negara Indonesia, pihaknya bangga karena ada pemilihan yang pertama kali dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.
Korneles menyatakan, yang harus dibenahi oleh penyelenggara dalam hal ini KPU ke depan adalah bahwa Komisioner KPU Kabupaten Jayapura sendiri baru dilantik 10 hari menjelang Pemilu, sehingga ini tidak efektif dan efisien dalam bekerja, distribusi logistik terlibat ke semua TPS, alokasi waktu yang sangat tidak cukup dan dokumen-dokumen dalam kotak suara banyak yang kurang.
“Ini yang harus dibenahi oleh penyelenggara pada Pemilu kedepannya,”harapnya.(bet/tho)
