SENTANI – Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menegaskan bahwa Papua saat ini memiliki peluang ekonomi yang sangat besar, khususnya di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, seiring besarnya anggaran pemerintah pusat yang akan masuk ke Tanah Papua pada tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Yunus Wonda usai menghadiri pertemuan nasional yang dihadiri 6 gubernur dan 42 bupati. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Republik Indonesia menyampaikan sejumlah kebijakan strategis terkait anggaran untuk Papua.
Menurut Yunus Wonda, Presiden mengungkapkan bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua pada tahun ini sebesar Rp12 triliun, namun pada 2026 sempat direncanakan turun menjadi Rp10 triliun. Namun Presiden meminta agar dana tersebut dikembalikan ke angka Rp12 triliun.
“Total anggaran yang akan masuk ke Papua pada 2026 hampir mencapai Rp70 triliun dari berbagai sektor dan kementerian. Ini peluang besar yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat Papua,” ujar Yunus.
Ia juga menjelaskan bahwa sekitar Rp21 triliun anggaran program nasional masih beredar di wilayah Tanah Papua. Anggaran tersebut membuka pasar besar bagi produk lokal, terutama hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.
“Pasar sudah ada. Tinggal bagaimana masyarakat mau bekerja, berkebun, bertani, dan beternak. Presiden menekankan ekonomi harus hidup, tidak bisa lagi bergantung pada proposal dan bantuan semata,” tegasnya.
SENTANI – Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menegaskan bahwa Papua saat ini memiliki peluang ekonomi yang sangat besar, khususnya di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, seiring besarnya anggaran pemerintah pusat yang akan masuk ke Tanah Papua pada tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Yunus Wonda usai menghadiri pertemuan nasional yang dihadiri 6 gubernur dan 42 bupati. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Republik Indonesia menyampaikan sejumlah kebijakan strategis terkait anggaran untuk Papua.
Menurut Yunus Wonda, Presiden mengungkapkan bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua pada tahun ini sebesar Rp12 triliun, namun pada 2026 sempat direncanakan turun menjadi Rp10 triliun. Namun Presiden meminta agar dana tersebut dikembalikan ke angka Rp12 triliun.
“Total anggaran yang akan masuk ke Papua pada 2026 hampir mencapai Rp70 triliun dari berbagai sektor dan kementerian. Ini peluang besar yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat Papua,” ujar Yunus.
Ia juga menjelaskan bahwa sekitar Rp21 triliun anggaran program nasional masih beredar di wilayah Tanah Papua. Anggaran tersebut membuka pasar besar bagi produk lokal, terutama hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.
“Pasar sudah ada. Tinggal bagaimana masyarakat mau bekerja, berkebun, bertani, dan beternak. Presiden menekankan ekonomi harus hidup, tidak bisa lagi bergantung pada proposal dan bantuan semata,” tegasnya.
