SENTANI – Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menekan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2026. Upaya tersebut difokuskan pada peningkatan kompetensi pencari kerja (pencaker), pengembangan kewirausahaan, serta perluasan akses pasar kerja.
Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Jayapura, Edward Sihotang, mengatakan meskipun ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Jayapura cukup besar, tingkat pengangguran masih relatif tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja.
“Masalah utamanya bukan kekurangan lapangan kerja, tetapi kompetensi pencari kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,” kata Edward, Rabu (21/1).
Untuk itu, melalui dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2026, Disnakertrans mendorong pelaksanaan pelatihan kompetensi yang menyasar lulusan SMA dan SMK, yang masih mendominasi angka pengangguran terbuka. Pelatihan direncanakan mencakup sektor telekomunikasi, kelistrikan, serta berbagai bidang jasa pelayanan.
Selain peningkatan kompetensi, Disnakertrans juga mengembangkan pendekatan kewirausahaan melalui penguatan UMKM Orang Asli Papua (OAP). Program tersebut akan dikemas dalam bentuk pekan vokasi, dengan target sekitar 100 peserta, yang akan dibekali keterampilan pengembangan produk olahan, makanan, serta produk pangan lainnya.
“Pencari kerja yang tidak berminat pada jalur kerja formal bisa memilih jalur wirausaha dengan membangun UMKM,” jelasnya.
SENTANI – Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menekan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2026. Upaya tersebut difokuskan pada peningkatan kompetensi pencari kerja (pencaker), pengembangan kewirausahaan, serta perluasan akses pasar kerja.
Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Jayapura, Edward Sihotang, mengatakan meskipun ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Jayapura cukup besar, tingkat pengangguran masih relatif tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja.
“Masalah utamanya bukan kekurangan lapangan kerja, tetapi kompetensi pencari kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,” kata Edward, Rabu (21/1).
Untuk itu, melalui dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2026, Disnakertrans mendorong pelaksanaan pelatihan kompetensi yang menyasar lulusan SMA dan SMK, yang masih mendominasi angka pengangguran terbuka. Pelatihan direncanakan mencakup sektor telekomunikasi, kelistrikan, serta berbagai bidang jasa pelayanan.
Selain peningkatan kompetensi, Disnakertrans juga mengembangkan pendekatan kewirausahaan melalui penguatan UMKM Orang Asli Papua (OAP). Program tersebut akan dikemas dalam bentuk pekan vokasi, dengan target sekitar 100 peserta, yang akan dibekali keterampilan pengembangan produk olahan, makanan, serta produk pangan lainnya.
“Pencari kerja yang tidak berminat pada jalur kerja formal bisa memilih jalur wirausaha dengan membangun UMKM,” jelasnya.
