SENTANI-Ketua DPRD Kabupaten Jayapura menyoroti sejumlah kepala distrik khususnya di wilayah pembangunan 3 dan 4. Termasuk beberapa diantaranya hingga di wilayah 2 yang kerap meninggalkan tempat tugas.
Akibatnya, pelayanan pemerintahan di tingkat distrik yang ada di wilayah terjauh dari pusat kota juga mengalami hambatan. Di satu sisi, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw saat ini sedang mendorong pelaksanaan program Distrik Membangun, Membangun Distrik (DMMD). Distrik akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan untuk melayani sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari kabupaten.
“Tapi kalau kepala distriknya tidak ada di tempat, maka tidak bisa berjalan dan sudah pasti rakyat jadi korban. Padahal program ini sangat bagus,” ungkap Klemens Hamo kepada wartawan di Sentani, Rabu (20/4).
Dia mengatakan, keberadaan kepala distrik di pusat pemerintahan distrik sangat dibutuhkan, guna mencapai harapan masyarakat akan terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Government) di Kabupaten Jayapura.
Lanjutnya, Program Ddistrik Membangun, Membangun Distrik yang digalakan oleh Bupati Matius belakangan ini, boleh dikatakan belum diterjemahkan secara baik oleh sebagian kepala distrik.
“Kalau mau jujur 19 kepala distrik harusnya jemput bola, tidak harus menunggu ketika kepala daerah berbicara baru bergerak,”ujarnya.
Dia mengatakan, semestinya setiap kepala distrik harus mampu bagaimana mulai menumbuhkan sikap mewujudkan pemerintahan yang baik.
Oleh karena itu dia meminta kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi, sebagai pejabat Pembina ASN di Kabupaten Jayapura supaya melakukan inspeksi mendadak di 19 distrik yang ada di Kabupaten Jayapura secara terjadwal.
“Kalau bisa ada program sidak di distrik. Selama 1 tahun 19 distrik itu harus dijangkau,” tegas Hamo.
Realitanya hanya ada beberapa distrik yang betul-betul bekerja melayani masyarakat dan menterjemahkan apa yang menjadi program kepala daerah. Tetapi ada juga kepala distrik yang memang tidak menjalankan tugas pemerintahan dengan baik.
Dia mengatakan, kebiasaan oknum kepala distrik yang seringkali meninggalkan kantor pelayanan akan berdampak pada terputusnya pelayanan pemerintah yang ada di distrik, sehingga semua aspirasi dari masyarakat hanya tertuju pada pemerintah daerah.
“Harapan saya kepada seluruh kepala distrik harus bekerja sesuai tupoksi dan bagaimana pelayanan di distrik harus tetap berjalan,” tandasnya. (roy/ary)
