Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Salmon Telenggen, menjelaskan bahwa konsultasi publik ini bertujuan menerima masukan dan saran dari seluruh elemen terkait untuk memperbaiki hasil studi WWF dan pemerintah Kabupaten Jayapura. Hasil konsultasi nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan KLHS, LPJMD, Rencana Strategis (Resta), Rencana Kerja (Renja), dan tindak lanjut melalui RKPD Kabupaten Jayapura.
“Penanganan timbulan sampah tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Kami membutuhkan semua stakeholder untuk bersama-sama menanggulangi timbulan sampah di Kabupaten Jayapura,” ujar Salmon Telenggen.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas OPD, termasuk Dinas Tanaman Pangan, dalam pengelolaan sisa makanan.William Iwanggin dari WWF Indonesia menambahkan bahwa data SIPSN menunjukkan sekitar 60% sampah perkotaan berupa sisa makanan.
“Kami berharap pemerintah daerah terus mengupdate data SIPSN karena itu merupakan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional yang tersedia bagi publik. Dari data ini, masyarakat bisa memantau pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura, sekaligus mendukung program pemerintah,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa hasil kajian ini membantu melihat strategi pengelolaan sampah yang selaras dengan rencana RKPD dan rencana kerja OPD terkait.
Pengambilan sampel dilakukan di Kampung Sereh karena wilayahnya cukup luas, dan hasil pengolahan data ini menjadi dasar teknis dalam menyusun road map percepatan pengelolaan sampah 2025–2026, yang juga mendukung strategi provinsi Papua serta kementerian terkait.
Kegiatan ini menjadi ruang partisipatif untuk menyampaikan harapan, strategi, dan rekomendasi aplikatif dalam pengelolaan sampah, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat agar pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen, bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup.(dil/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
