Thursday, March 28, 2024
27.7 C
Jayapura

Jalan Masuk Venue Cricket masih Dipalang

Sejumlah masyarakat pemilik ulayat atas tanah pembangunan venue Cricket yang terletak di belakang Kompi D ketika memalang jalan masuk ke dalam venue,  Kamis (7/1). ( FOTO: Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Suku Manuri, selaku pemilik ulayat atas tanah yang dibangun Venue Cricket yang berlokasi di Kampung Bambar, Distrik Waibu sampai saat ini masih berjaga-jaga di sekitar ruas jalan masuk Venue Cricket yang dipalang, Senin (11/1).

Ondofolo Kampung Bambar, Soleman Manuri mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pemalangan sampai Pemerintah Provinsi Papua menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang sudah disampaikan oleh pihak pemilik ulayat beberapa waktu yang lalu.

“Kami akan tetap palang sampai pemerintah mau bayar tuntutan kami,” kata Soleman Manuri ketika ditemui media ini, Senin (11/1).

Dia mengatakan, pemerintah sepertinya tidak mempunyai komitmen untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan terkesan masa bodoh untuk melakukan pembayaran sesuai dengan tuntutan yang sudah disampaikan oleh masyarakat pemilik wilayah. 

Baca Juga :  Paket Mario Akhiri Masa Jabatan Sebagai Kepala Daerah

Dia menegaskan, yang menjadi tuntutan masyarakat saat ini terkait dengan belum dibayarkan nya ganti rugi untuk akses jalan menuju venue tersebut.

“Yang kami tuntut ini hanya pembayaran untuk akses ke venue saja sedangkan venue itu sudah dibayarkan sebelumnya,” ungkapnya.

Dia mengatakan, pihaknya tidak memaksa pemerintah untuk membayar atau pun tidak terkait dengan tuntutan tersebut. Hanya saja masyarakat adat akan terus melakukan pemalangan dan melarang segala bentuk aktivitas apapun yang dilakukan oleh para pekerja di dalam venue tersebut sebelum pemerintah menyelesaikan tuntutan mereka.

“Kita tidak memaksa, tetapi kita minta ini harus dibayarkan. Kalau tidak bayar, kami tetap melarang segala aktivitas apa saja yang ada di dalam venue,” tegasnya.

Baca Juga :  Kab. Jayapura  jadi Salah Satu Tempat Produksi Ganja

Di satu sisi pihaknya juga mengaku sangat mendukung kegiatan atau pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional(PON) yang akan diselenggarakan di Papua pada 2021 tepatnya di bulan Oktober nanti. Hanya saja, pihaknya juga meminta pemerintah supaya komitmen dan peduli terhadap tuntutan masyarakat jika ingin venue PON yang  sudah dibangun itu bisa digunakan untuk kepentingan PON nanti.

“Tidak melarang PON, kami sangat mendukung. Tetapi pemerintah harus membayar dulu tuntutan kami, baru venue ini bisa dipakai,”pungkasnya.(roy/tho)

Sejumlah masyarakat pemilik ulayat atas tanah pembangunan venue Cricket yang terletak di belakang Kompi D ketika memalang jalan masuk ke dalam venue,  Kamis (7/1). ( FOTO: Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Suku Manuri, selaku pemilik ulayat atas tanah yang dibangun Venue Cricket yang berlokasi di Kampung Bambar, Distrik Waibu sampai saat ini masih berjaga-jaga di sekitar ruas jalan masuk Venue Cricket yang dipalang, Senin (11/1).

Ondofolo Kampung Bambar, Soleman Manuri mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pemalangan sampai Pemerintah Provinsi Papua menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang sudah disampaikan oleh pihak pemilik ulayat beberapa waktu yang lalu.

“Kami akan tetap palang sampai pemerintah mau bayar tuntutan kami,” kata Soleman Manuri ketika ditemui media ini, Senin (11/1).

Dia mengatakan, pemerintah sepertinya tidak mempunyai komitmen untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan terkesan masa bodoh untuk melakukan pembayaran sesuai dengan tuntutan yang sudah disampaikan oleh masyarakat pemilik wilayah. 

Baca Juga :  Tingkatkan PAD,  Bapenda Gandeng Pihak Ketiga Kelola Parkir

Dia menegaskan, yang menjadi tuntutan masyarakat saat ini terkait dengan belum dibayarkan nya ganti rugi untuk akses jalan menuju venue tersebut.

“Yang kami tuntut ini hanya pembayaran untuk akses ke venue saja sedangkan venue itu sudah dibayarkan sebelumnya,” ungkapnya.

Dia mengatakan, pihaknya tidak memaksa pemerintah untuk membayar atau pun tidak terkait dengan tuntutan tersebut. Hanya saja masyarakat adat akan terus melakukan pemalangan dan melarang segala bentuk aktivitas apapun yang dilakukan oleh para pekerja di dalam venue tersebut sebelum pemerintah menyelesaikan tuntutan mereka.

“Kita tidak memaksa, tetapi kita minta ini harus dibayarkan. Kalau tidak bayar, kami tetap melarang segala aktivitas apa saja yang ada di dalam venue,” tegasnya.

Baca Juga :  Paket Mario Akhiri Masa Jabatan Sebagai Kepala Daerah

Di satu sisi pihaknya juga mengaku sangat mendukung kegiatan atau pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional(PON) yang akan diselenggarakan di Papua pada 2021 tepatnya di bulan Oktober nanti. Hanya saja, pihaknya juga meminta pemerintah supaya komitmen dan peduli terhadap tuntutan masyarakat jika ingin venue PON yang  sudah dibangun itu bisa digunakan untuk kepentingan PON nanti.

“Tidak melarang PON, kami sangat mendukung. Tetapi pemerintah harus membayar dulu tuntutan kami, baru venue ini bisa dipakai,”pungkasnya.(roy/tho)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya