SENTANI- Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi mengatakan, pihaknya sudah memasukkan rancangan pembayaran uang Lauk Pauk bagi seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Jayapura pada APBD Perubahan tahun ini.
Lanjut dia rancangan anggaran untuk pembayaran lauk pauk bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Jayapura ini merupakan kebijakan yang baru dimulai untuk diterapkan di Kabupaten Jayapura.
Di saat yang sama pemerintah juga telah memasukkan anggaran untuk pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan bagi seluruh ASN. “Nanti mereka hitung ketika APBD mencukupi, anggaran kita cukup kita akan start dengan TPP yang terus berjalan dan juga lauk pauk yang baru,” ulasnya.
Dijelaskan, untuk TPP ini besaran yang akan diberikan itu akan terhitung dari semester pertama dan kedua tahun ini. Dikabupaten Jayapura lebih dari 4000 ASN yang akan mendapatkannya. Tidak hanya ASN, tenaga honor juga direncanakan akan diberikan tunjangan perbaikan penghasilan itu. “Itu bukan kebijakan tetapi itu merupakan sebuah kewajiban karena ada aturannya juga,” paparnya.(roy/wen)
SENTANI- Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi mengatakan, pihaknya sudah memasukkan rancangan pembayaran uang Lauk Pauk bagi seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Jayapura pada APBD Perubahan tahun ini.
Lanjut dia rancangan anggaran untuk pembayaran lauk pauk bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Jayapura ini merupakan kebijakan yang baru dimulai untuk diterapkan di Kabupaten Jayapura.
Di saat yang sama pemerintah juga telah memasukkan anggaran untuk pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan bagi seluruh ASN. “Nanti mereka hitung ketika APBD mencukupi, anggaran kita cukup kita akan start dengan TPP yang terus berjalan dan juga lauk pauk yang baru,” ulasnya.
Dijelaskan, untuk TPP ini besaran yang akan diberikan itu akan terhitung dari semester pertama dan kedua tahun ini. Dikabupaten Jayapura lebih dari 4000 ASN yang akan mendapatkannya. Tidak hanya ASN, tenaga honor juga direncanakan akan diberikan tunjangan perbaikan penghasilan itu. “Itu bukan kebijakan tetapi itu merupakan sebuah kewajiban karena ada aturannya juga,” paparnya.(roy/wen)
