SENTANI-Ketua Sub PB PON Kabupaten Jayapura, yang juga Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si mengatakan, sebelum PB PON menggeser anggaran pembiayaan PON ke setiap kluster penyelenggara, harus disepakati terlebih dahulu kewenangan yang diberikan kepada setiap kluster PON itu.
“Sebelum melakukan pergeseran anggaran, harus disepakati dulu kewenangan yang diberikan ke kluster Sub PB PON. Apa yang harus dikerjakan oleh PB PON. Karena PB PON ini kan bertanggungjawab untuk semua pelaksanaan PON di Papua. Sesungguhnya PB PON yang bertanggungjawab, termasuk penggunaan dananya,” kata Mathius Awoitauw kepada media ini, Selasa (8/6).
Apalagi menurut Mathius, sejauh ini PB PON sudah melakukan tender kerja sama dengan pihak ketiga untuk kegiatan fisik dan lain sebagainya sesuai dengan bidang masing-masing di PB PON. Karena itu, kluster ini hanya melaksanakan apa yang bisa dikerjakan sesuai kewenangan yang diberikan oleh panitia besar.
“Itu harus pasti dulu, harus jelas dulu. Uang inikan pendukung saja, bukan segala-galanya,”tandasnya.
Lanjut dia, karena kalau itu tidak jelas, bagaimana mungkin bisa bicara mengenai sukses adminitrasi penyelenggaraan PON tersebut. Oleh karena itu, PB PON harus adakan pertemuan lagi dengan kluster dan menjelaskan dulu apa yang sudah mereka kerjakan sejauh ini, kemudian kenapa belum tuntas, kalau memang masih ada yang belum selesai dikerjakan.
“Tanggung jawab itu harus mereka konsisten untuk laksanakan, panitia sub PB PON atau kluster itu siap untuk membantu PB PON sukseskan PON ini. Jadi jangan alihkan tanggung jawab dengan kewenangan yang tidak jelas, pembagian tugas yang tidak jelas,” tandasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, PB PON Provinsi harus proaktif dan serius mulai dari ketua harian, ketua bidang, semua harus kompak dan serius, kemudian datang ke kluster-kluster untuk menjelaskan, mana yang selama ini sudah berjalan, itu cenderung tidak ada kekompakan. Padahal jarak kabupaten dan kota ini sangat dekat dengan tempat tinggal dari PB PON Papua itu.
“Ini kan aneh, kok tidak pernah ketemu itu. Jadi kewenangan penuh itu ada di PB PON, dana itu diberikan itu atas nama mereka. Mereka penanggungjawab penuh, jadi dia tidak boleh main-main,” tambahnya (roy/tho)
