Tuesday, September 9, 2025
20.1 C
Jayapura

Bupati Jayapura: OPD Segera Siapkan Dokumen, Bulan ini Sidang APBD-P

SENTANI– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura memastikan siap menggelar Sidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 bersama DPR Kabupaten Jayapura. Agenda penting ini direncanakan berlangsung pada bulan September, menyesuaikan kalender kerja DPR Kabupaten Jayapura.

Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menyampaikan bahwa seluruh perangkat daerah sudah diarahkan untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mulai dari materi APBD-P hingga dokumen pendukung perencanaan pembangunan daerah.

“Kita akan melakukan sidang APBD-P TA 2025 di bulan September ini. Pemkab Jayapura siap mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan DPR Kabupaten Jayapura,” ujar Bupati Yunus Wonda, Selasa (2/9)

APBD Perubahan merupakan instrumen penting untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kebutuhan nyata di lapangan. Perubahan tersebut biasanya terjadi karena adanya tambahan penerimaan, pergeseran program prioritas, maupun kebutuhan mendesak yang sebelumnya belum terakomodasi dalam APBD murni.

Baca Juga :  BNN Papua:  Semua Elemen Harus Bersinergi Melawan Narkoba

SENTANI– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura memastikan siap menggelar Sidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 bersama DPR Kabupaten Jayapura. Agenda penting ini direncanakan berlangsung pada bulan September, menyesuaikan kalender kerja DPR Kabupaten Jayapura.

Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menyampaikan bahwa seluruh perangkat daerah sudah diarahkan untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mulai dari materi APBD-P hingga dokumen pendukung perencanaan pembangunan daerah.

“Kita akan melakukan sidang APBD-P TA 2025 di bulan September ini. Pemkab Jayapura siap mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan DPR Kabupaten Jayapura,” ujar Bupati Yunus Wonda, Selasa (2/9)

APBD Perubahan merupakan instrumen penting untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kebutuhan nyata di lapangan. Perubahan tersebut biasanya terjadi karena adanya tambahan penerimaan, pergeseran program prioritas, maupun kebutuhan mendesak yang sebelumnya belum terakomodasi dalam APBD murni.

Baca Juga :  Wujudkan Sitkamtibmas Libur Nataru Polres Jayapura Gelar Operasi Lilin Cartenz

Berita Terbaru

Artikel Lainnya