SENTANI – Sekretaris Komisi A DPR Kabupaten Jayapura, Ferianto Raga Lawa, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, DPR masih memprioritaskan penyelesaian materi terkahir sidang paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Pembahasan APBD Perubahan 2025 akan dilakukan setelah pembahasan materi terakhir sidang paripurna RPJMD selesai. Jadi saat ini fokus kami masih ke RPJMD dulu,” jelas Ferianto, yang juga Ketua Partai Perindo Kabupaten Jayapura, Senin (1/9).
Feri menegaskan, pembahasan APBD-P nantinya akan diarahkan agar sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jayapura. Selain itu, masukan dari hasil pengawasan DPR di lapangan juga akan menjadi bahan penting dalam menentukan prioritas program.
“Harapannya, program yang dibiayai melalui APBD-P benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tepat sasaran, dan bisa dipertanggungjawabkan. Terutama untuk sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, serta pelayanan publik lainnya,” ujarnya.(dil/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
SENTANI – Sekretaris Komisi A DPR Kabupaten Jayapura, Ferianto Raga Lawa, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, DPR masih memprioritaskan penyelesaian materi terkahir sidang paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Pembahasan APBD Perubahan 2025 akan dilakukan setelah pembahasan materi terakhir sidang paripurna RPJMD selesai. Jadi saat ini fokus kami masih ke RPJMD dulu,” jelas Ferianto, yang juga Ketua Partai Perindo Kabupaten Jayapura, Senin (1/9).
Feri menegaskan, pembahasan APBD-P nantinya akan diarahkan agar sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jayapura. Selain itu, masukan dari hasil pengawasan DPR di lapangan juga akan menjadi bahan penting dalam menentukan prioritas program.
“Harapannya, program yang dibiayai melalui APBD-P benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tepat sasaran, dan bisa dipertanggungjawabkan. Terutama untuk sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, serta pelayanan publik lainnya,” ujarnya.(dil/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
