SARMI-Sidang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan direncakanan akan dilaksanakan bulan depan. DPRK Sarmi memastikan bahwa pembangunan fisik tidak akan bisa dilakukan. Hal ini lantaran kondisi keuangan daerah tengah mengalami defisit sebesar lebih dari Rp 4 miliar.
Ketua DPRD Sarmi, Muh Asari Tiris, Senin (1/9), menegaskan bahwa meski prioritas pembahasan APBD tetap berjalan seperti biasa, ruang untuk pembangunan fisik sudah tertutup.
“Ini dampak dari kebijakan Bupati dan Wakil Bupati yang terlalu berani menjalankan janji-janji politiknya setelah dilantik. Seperti menaikkan ULP ASN 100 persen dan memberikan gaji kepada kepala suku. Akibatnya, tidak ada uang yang sampai ke masyarakat saat ini,” ujar Asari.
SARMI-Sidang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan direncakanan akan dilaksanakan bulan depan. DPRK Sarmi memastikan bahwa pembangunan fisik tidak akan bisa dilakukan. Hal ini lantaran kondisi keuangan daerah tengah mengalami defisit sebesar lebih dari Rp 4 miliar.
Ketua DPRD Sarmi, Muh Asari Tiris, Senin (1/9), menegaskan bahwa meski prioritas pembahasan APBD tetap berjalan seperti biasa, ruang untuk pembangunan fisik sudah tertutup.
“Ini dampak dari kebijakan Bupati dan Wakil Bupati yang terlalu berani menjalankan janji-janji politiknya setelah dilantik. Seperti menaikkan ULP ASN 100 persen dan memberikan gaji kepada kepala suku. Akibatnya, tidak ada uang yang sampai ke masyarakat saat ini,” ujar Asari.
