Sunday, October 6, 2024
32.7 C
Jayapura

Komisi II DPR RI dan Wamendagri Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Di DOB PP

Disamping itu jalan yang ditengah menuju Kawasan inti pusat pemerintahan yang tahun lalu belum ada sekarang sudah bisa dilalui, sudah ada spot -spot penting dan Kapling -kapling wilayah perkantoran yang akan dibangun seperti Kantor Gubernur, DPRP, MRP dan Kantor OPD, sehingga di Papua pegunungan tak bermasalah banyak dengan Pembangunan.

“ tentu pekerjaan rumah kita masih banyak yang harus diselesaikan, oleh karena itu kami sudah membuat indicator fisik  untuk time line Pembangunan yang akan diisi dan disepakati, sehingga ada 5 indikator, pertama Grand Desain sudah selesai, kedua perencanaan teknis sudah selesai,”beber Ahmad Dolly

Ditempat yang sama Wakil Mentri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, SH, MH menyatakan Papua Pegunungan adalah salah satu wilayah DOB yang paling sulit, sebab koneksifitasnya hanya bisa melalui jalur udara, jadi pesawat -pesawat cargo jenis boing ini bulak balik Wamena – Jayapura, Wamena – Timika hanya mengangkut bahan makanan dan bahan bangunan.

Baca Juga :  Ini Alasan Masyarakat Tuntut Pj Bupati Puncak Harus Putera Daerah

“jarum yang digunakan untuk menjahit saja harus naik pesawat, saya tak bermaksud untuk membela PJ gUbernur Papua pegunungan, namun ini fakta sampai dengan hari ini harga barang yang paling mahal ada di Papua pegunungan,”tegasnya

Ia juga mengakui dari pemaparan PJ Gubernur Papua pegunungan tentang apa yang dilakukan bisa dilihat kalau ada kemauan yang besar dari pemerintah dan masyarakat ingin maju dan berkembang untuk sama dengan saudara -saudara yang lain oleh karena itu Komisi II DPR RI datang ke sini untuk memberikan spirit untuk pemerintah dan masyarakat yang ada di sini.

“MRP sudah terbentuk dan telahg menyetujui untuk kita melakukan percepatan Pembangunan di Papua pegunungan, sedangkan menyangkut lahan ini memang awalnya sedikit sulit karena kita dilaporkan ke Komnas HAM sehingga RI, tentunya ini membuat kita harus mengklarifikasi kepada Ketua Komnas Ham RI agar lahan 134 hektar ini tak bermasalah guna membangun DOB ini,” kata Mantan Bupati Jayawijaya dua Periode. (jo)

Baca Juga :  Mediasi Kasus Perzinahan Berakhir Ricuh, Empat Orang Luka-luka

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos   

Disamping itu jalan yang ditengah menuju Kawasan inti pusat pemerintahan yang tahun lalu belum ada sekarang sudah bisa dilalui, sudah ada spot -spot penting dan Kapling -kapling wilayah perkantoran yang akan dibangun seperti Kantor Gubernur, DPRP, MRP dan Kantor OPD, sehingga di Papua pegunungan tak bermasalah banyak dengan Pembangunan.

“ tentu pekerjaan rumah kita masih banyak yang harus diselesaikan, oleh karena itu kami sudah membuat indicator fisik  untuk time line Pembangunan yang akan diisi dan disepakati, sehingga ada 5 indikator, pertama Grand Desain sudah selesai, kedua perencanaan teknis sudah selesai,”beber Ahmad Dolly

Ditempat yang sama Wakil Mentri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, SH, MH menyatakan Papua Pegunungan adalah salah satu wilayah DOB yang paling sulit, sebab koneksifitasnya hanya bisa melalui jalur udara, jadi pesawat -pesawat cargo jenis boing ini bulak balik Wamena – Jayapura, Wamena – Timika hanya mengangkut bahan makanan dan bahan bangunan.

Baca Juga :  Mediasi Kasus Perzinahan Berakhir Ricuh, Empat Orang Luka-luka

“jarum yang digunakan untuk menjahit saja harus naik pesawat, saya tak bermaksud untuk membela PJ gUbernur Papua pegunungan, namun ini fakta sampai dengan hari ini harga barang yang paling mahal ada di Papua pegunungan,”tegasnya

Ia juga mengakui dari pemaparan PJ Gubernur Papua pegunungan tentang apa yang dilakukan bisa dilihat kalau ada kemauan yang besar dari pemerintah dan masyarakat ingin maju dan berkembang untuk sama dengan saudara -saudara yang lain oleh karena itu Komisi II DPR RI datang ke sini untuk memberikan spirit untuk pemerintah dan masyarakat yang ada di sini.

“MRP sudah terbentuk dan telahg menyetujui untuk kita melakukan percepatan Pembangunan di Papua pegunungan, sedangkan menyangkut lahan ini memang awalnya sedikit sulit karena kita dilaporkan ke Komnas HAM sehingga RI, tentunya ini membuat kita harus mengklarifikasi kepada Ketua Komnas Ham RI agar lahan 134 hektar ini tak bermasalah guna membangun DOB ini,” kata Mantan Bupati Jayawijaya dua Periode. (jo)

Baca Juga :  Kesempatan Berkarier Sebagai ASN Perhubungan Terbuka Lebar

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos   

Berita Terbaru

Artikel Lainnya