NABIRE-Pemerintah Provinsi Papua Tengah mencatat jumlah koperasi di wilayahnya mencapai sekitar 7.000 unit. Namun, data tersebut masih perlu diperbarui untuk memastikan koperasi yang terdaftar benar-benar aktif dan berjalan.
Kepala Dinas UMKM, Koperasi dan Perindustrian Papua Tengah, Norbertus Mote mengatakan, jumlah tersebut merupakan gabungan antara koperasi lama dan koperasi yang baru terbentuk, khususnya Koperasi Merah Putih.
“Koperasi yang terdaftar terakhir, khususnya Koperasi Merah Putih berjumlah 1.208 koperasi. “Sementara koperasi yang sebelumnya ada sekitar 6.000-an. Kalau digabungkan, jumlahnya sekitar 7.000 koperasi,” ujar Norbertus saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa, (27/1).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa data tersebut masih merupakan data sementara yang memerlukan pemutakhiran. Pasalnya, tidak semua koperasi dipastikan masih aktif beroperasi.
“Data ini harus kita update, karena pasti ada koperasi yang sudah tidak berjalan. Data yang ada sekarang ini juga merupakan limpahan dari provinsi induk,” katanya.
NABIRE-Pemerintah Provinsi Papua Tengah mencatat jumlah koperasi di wilayahnya mencapai sekitar 7.000 unit. Namun, data tersebut masih perlu diperbarui untuk memastikan koperasi yang terdaftar benar-benar aktif dan berjalan.
Kepala Dinas UMKM, Koperasi dan Perindustrian Papua Tengah, Norbertus Mote mengatakan, jumlah tersebut merupakan gabungan antara koperasi lama dan koperasi yang baru terbentuk, khususnya Koperasi Merah Putih.
“Koperasi yang terdaftar terakhir, khususnya Koperasi Merah Putih berjumlah 1.208 koperasi. “Sementara koperasi yang sebelumnya ada sekitar 6.000-an. Kalau digabungkan, jumlahnya sekitar 7.000 koperasi,” ujar Norbertus saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa, (27/1).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa data tersebut masih merupakan data sementara yang memerlukan pemutakhiran. Pasalnya, tidak semua koperasi dipastikan masih aktif beroperasi.
“Data ini harus kita update, karena pasti ada koperasi yang sudah tidak berjalan. Data yang ada sekarang ini juga merupakan limpahan dari provinsi induk,” katanya.
