WAMENA — Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua memastikan jika pelaksanaan kegiatan dalam rangka hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni akan bernuansa adat, selain itu pada 30 sampai 31 Mei, besok akan dilakukan musyawarah perumusan tentang pandangan LMA untuk pembentukan DOB dan Otsus jilid II dengan sistem angket.
Ketua LMA Provinsi Papua, Lennis Kogoya menyatakan, pelaksanaan kegiatan pada hari lahirnya Pancasila, tidak hanya tugas negara, tapi juga tugas dari LMA, di mana setiap tahunnya, lembaga ini melakukan musyawarah besar dan musyawarah khusus, musyawarah itu membicarakan hal -hal yang tidak bisa diselesaikan sendiri.
“LMA menilai tahun ini ada gejolak besar di Papua yang tak bisa diselesaikan, karena ini kepentingan masyarakat dan negara, untuk itu, pada momen 1 Juni menjadi perjuangan LMA adalah silah ketiga, Persatuan Indonesia, sehingga moment 1 Juni itu, semua menampilkan atraksi budaya adat karena sebelum Indonesia merdeka, adat lebih dulu,” ungkapnya kepada Cenderawasih Pos Minggu, (29/5) kemarin.
Lenis juga merasa perlu menjelaskan bahwa 30 sampai 31 Mei ini, pihaknya akan merumuskan masalah -masalah yang terjadi di Papua, salah satunya, contoh jika masyarakat mengganggap kalau sampai ada provinsi di Lapago, nanti orang asli Papua akan tersingkir dan akan dikuasi pendatang, ada juga yang berpikiran, kalau membawa provinsi nanti, militer yang masuk dan orang Papua akan dibunuh, ini yang membuat LMA melakukan perumusan bagaimana langkah -langkah yang diambil.
“Kalau bicara soal OAP, itu bicara soal batas adat, contoh kalau kota dikuasai oleh pemerintah, itu LMA tak bisa mengatur, namun ada batas wilayah adat yang bisa diatur oleh LMA, itu harus ada rekomendasi yang dikeluarkan menyangkut tanah,” jelasnya.
Masalah lain yang menyangkut perekonomian masyarakat asli Papua, nanti dibuatkan sistem kontrak, artinya masyarakat membuat ruko dan disewakan kepada masyarakat pendatang sehingga ada keuntungan bagi masyarakat asli tiap bulan, hal -hal seperti ini yang akan dirumuskan oleh LMA nanti.(jo/tho)
