NABIRE-Masyarakat Kabupaten Puncak yang berdomisili di Kabupaten Nabire melakukan aksi demonstrasi damai menolak wacana Penjabat Bupati Kabupaten Puncak, Darwin Tobing dan menuntut Pejabat Bupati Kabupaten Puncak harus digantikan dengan orang asli Papua, yakni putera daerah Kabupaten Puncak.
Dalam penyampaian aspirasi di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Senin (25/9) Oktovianus Tabuni, Koordinator Lapangan (Korlap) menegaskan, dalam undang-undang otonomi khusus No.2 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi orang asli Papua yang termuat dalam pasal 76 poin 2 dan 4 yang menyebutkan pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli papua dalan aktifitas politik, pemerintahan, perekonomian dan sosial budaya.
” Atas dasar itu kami mau Pj.Bupati Puncak Jaya adalah Neno Tabuni atau Yopi Murib, ” tegas Tabuni.
Lebih lanjut Tabuni menegaskan, atas nama tanah dan alam Puncak, atas nama Intelektual, kepala-kepala suku, Pemuda, Mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Puncak menolak Darwin Tobing sebagai Pj. Bupati Kabupaten Puncak.
” Kabupaten Puncak ini dikenal dengan nama zona merah maka kalau dipimpin orang yang bukan orang asli daerah itu maka selama itu pula konflik akan terjadi, ” tuturnya.
Pada Kesempatan yang sama, Mama Telenggen mewakili perempuan puncak mengatakan, Pihaknya sudah susah payah melahirkan, membersarkan, mendidik dan menyekolahkan anak-anaknya dan inilah waktunya bagi anak-anak itu untuk berjaya duduk di birokrasi.
” Saya lahir dan didik mereka untuk jadi Pemimpin. Tolong mama Gubernur melanjutkan aspirasi kami supaya anak-anak kami Neno Tabuni atau Yopi Murib datang memimpin daerahnya di Kabupaten Puncak, ” Kata mama Telenggen. (*)
Reporter: Theresia F Tekege
Editor : Agung Trihandono
