WAMENA- Pemda Jayawijaya kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua untuk yang ke 6 kalinya secara beruntun. Namun hal ini belum menimbulkan kepuasan bagi pemerintah, sebab hasil yang dicapai saat ini belum menyentuh langsung kepada masyarakat.
“Meskipun opini dari BPKP, kita di Kabupaten Jayawijaya mendapat Predikat WTP 6 kali secara beruntun, namun ini bukan program langsung kami kepada masyarakat, kami tetap meningkatkan hasil koreksi yang masih kurang dari BPKP,”ungkap Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, Msi usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor GKII Daerah Tagime, Selasa (22/6)
Menurut Bupati Jhon, pelayanan kepada masyarakat merupakan tugasnya bersama dengan Wakil Bupati Jayawijaya supaya memerintahkan OPD untuk melihat pelayanan pemerintah di tingkat distrik dan kampung.
“Kita turun ke distrik selama ini bukan untuk sekedar acara, tetapi kita melakukan tatap muka dengan masyarakat mendengarkan apa yang dibutuhkan dan apa yang masih kurang untuk kita perbaikia itu dalam APBD maupun dari dana desa yang dikelola kampung sendiri,” jelas Jhon Banua.
Koreksi yang didapatkan dari BPKP, Kata Bupati Jayawijaya, mungkin hanya salah penempatan nama -nama kegiatan dan di beberapa OPD yang ada koreksi seperti JKN dan BOS ini yang mungkin harus dilakukan koreksi untuk menunjang kinerja pemerintah kedepan.
“Ini kita koreksi untuk penggunaan JKN dan dana BOS untuk pertanggungjawaban penggunaannya, sementara yang lainnya sudah baik sehingga kita kembali meraih WTP untuk ke 6 kalinya,” kata Bupati Banua yang juga menyampaikan terimakasih banyak kepada OPDnya karena selama ini telah bekerja keras dan melakukan beberapa kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan penggunaan anggarannya. (jo/tri)
WAMENA- Pemda Jayawijaya kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua untuk yang ke 6 kalinya secara beruntun. Namun hal ini belum menimbulkan kepuasan bagi pemerintah, sebab hasil yang dicapai saat ini belum menyentuh langsung kepada masyarakat.
“Meskipun opini dari BPKP, kita di Kabupaten Jayawijaya mendapat Predikat WTP 6 kali secara beruntun, namun ini bukan program langsung kami kepada masyarakat, kami tetap meningkatkan hasil koreksi yang masih kurang dari BPKP,”ungkap Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, Msi usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor GKII Daerah Tagime, Selasa (22/6)
Menurut Bupati Jhon, pelayanan kepada masyarakat merupakan tugasnya bersama dengan Wakil Bupati Jayawijaya supaya memerintahkan OPD untuk melihat pelayanan pemerintah di tingkat distrik dan kampung.
“Kita turun ke distrik selama ini bukan untuk sekedar acara, tetapi kita melakukan tatap muka dengan masyarakat mendengarkan apa yang dibutuhkan dan apa yang masih kurang untuk kita perbaikia itu dalam APBD maupun dari dana desa yang dikelola kampung sendiri,” jelas Jhon Banua.
Koreksi yang didapatkan dari BPKP, Kata Bupati Jayawijaya, mungkin hanya salah penempatan nama -nama kegiatan dan di beberapa OPD yang ada koreksi seperti JKN dan BOS ini yang mungkin harus dilakukan koreksi untuk menunjang kinerja pemerintah kedepan.
“Ini kita koreksi untuk penggunaan JKN dan dana BOS untuk pertanggungjawaban penggunaannya, sementara yang lainnya sudah baik sehingga kita kembali meraih WTP untuk ke 6 kalinya,” kata Bupati Banua yang juga menyampaikan terimakasih banyak kepada OPDnya karena selama ini telah bekerja keras dan melakukan beberapa kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan penggunaan anggarannya. (jo/tri)
