WAMENA- Sebelum kedatangan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Nikolaus Kondomo, SH, MH, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Pegunungan, Dr Sumule Tumbo, SE, MM lebih dulu datang ke Wamena untuk melihat persiapan yang dilakukan, sekaligus menyusun rencana pemerintahan yang akan mulai berjalan.
Pejabat Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Sumule Tumbo, SE, MM mengakui, Pj Gubernur dan Pj Sekda akan memulai provinsi ini dari awal dan berjuang bersama untuk mengoptimalkan dalam pembentukan OPD dan menata ASN sesuai kebutuhan serta akan bergerak cepat untuk menetapkan kepala OPD, utamanya dalam pembukaan rekening kas daerah.
“Yang pertama dilakukan di provinsi yang baru ini membuka rekening kas daerah untuk menampung pendapatan yang bersumber dari hibah 8 kabupaten yang sudah dilakukan MoU bersama beberapa waktu lalu,” ungkapnya, Senin (21/11) kemarin.
Menurutnya, sesuai dengan undang -undang No 1 tahun 2022 tentang hubungan Keuangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sudah dialokasikan anggaran untuk 2023, dana transfer atau dana perimbangan semua ditampung melalui APBD masing -masing DOB, termasuk Provinsi Papua Pegunungan untuk nanti diarahkan dalam mendanai program prioritas dan layanan prioritas.
“Untuk program layanan prioritas ini, nantinya akan bersama -sama komponen masyarakat dilibatkan guna menata, mengarahkan ke skala prioritas pelayanan masyarakat,”jelasnya.
Sumule Tumbo menyatakan, pembentukan APBD Tahun 2023 ini masih masuk dalam APBD mini, mengingat belum ada DPR Papua Pegunungan, sehingga nantinya dituangkan dalam rancangan peraturan gubernur tentang APBD yang akan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan ditetapkan oleh gubernur.
“Iitu menjadi dasar kita melakukan pelayanan sesuai perencanaan yang ditetapkan. Besarannya kalau mengacu ke Undang -undang No 1 Tahun 2022, hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu di atas Rp 1 triliun lebih untuk masing-masing wilayah DOB,” kata Pj Sekda.
Ia juga menyatakan, Tahun 2023 anggaran dari Provinsi Papua Pegunungan akan dioptimalkan, butuh dukungan dari media untuk mengekspos hasil kerja dari Pemprov Papua Pegunungan bersama mendorong pengelolaan dan pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Sementara pembentukan OPD baru ini seperti Kesbangpol yang nantinya merumuskan jumlah anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan, jumlah perwakilan Provinsi Papua Pegunungan yang akan mengisi kursi di DPR RI, DPD RI, kemudian tentu Biro -biro.(jo/tho)
