Asosiasi Bupati Lapago akan Surati Kementerian PUPR
WAMENA — Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua (Lapago) meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian PUPR agar segera menyelesaikan jalan Trans Papua Jayapura- Wamena yang sampai saat ini belum tuntas.
Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua, Ricky Ham Pagawak SH, MH menyatakan, daerah Lapago sampai saat ini masih masuk dalam daerah tersulit, dalam arti beban hidup yang tinggi, sehingga terobosan dari pemerintah pusat membuka jalan trans Papua Jayapura-Wamena sebenarnya sangat tepat dan cukup membantu untuk akses jalan darat ke daerah Lapago.
“Sekarang negara memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan itu, kami dari Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua akan menyurati pemerintah pusat dan provinsi agar arus perekonomian di wilayah Lapago ini bisa berjalan baik,” ungkapnya, Jumat (20/5), kemarin.
Pihaknya akan memaksimalkan waktu setahun lebih dalam Jabatan Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah untuk coba mengerjakan ini, apa yang bisa dikerjakan oleh bupati di Lapago maka akan dikerjakan bersama.
“Kita akan menyurat agar pekerjaan itu lebih cepat rampung dan bisa digunakan dalam waktu lama, sebab pekerjaan itu dibiayai oleh APBN, apalagi mantan Wakil Ketua Asosiasi jadi Wakil Mentri PUPR,”tutupnya. (jo/tho)
Asosiasi Bupati Lapago akan Surati Kementerian PUPR
WAMENA — Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua (Lapago) meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian PUPR agar segera menyelesaikan jalan Trans Papua Jayapura- Wamena yang sampai saat ini belum tuntas.
Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua, Ricky Ham Pagawak SH, MH menyatakan, daerah Lapago sampai saat ini masih masuk dalam daerah tersulit, dalam arti beban hidup yang tinggi, sehingga terobosan dari pemerintah pusat membuka jalan trans Papua Jayapura-Wamena sebenarnya sangat tepat dan cukup membantu untuk akses jalan darat ke daerah Lapago.
“Sekarang negara memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan itu, kami dari Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua akan menyurati pemerintah pusat dan provinsi agar arus perekonomian di wilayah Lapago ini bisa berjalan baik,” ungkapnya, Jumat (20/5), kemarin.
Pihaknya akan memaksimalkan waktu setahun lebih dalam Jabatan Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah untuk coba mengerjakan ini, apa yang bisa dikerjakan oleh bupati di Lapago maka akan dikerjakan bersama.
“Kita akan menyurat agar pekerjaan itu lebih cepat rampung dan bisa digunakan dalam waktu lama, sebab pekerjaan itu dibiayai oleh APBN, apalagi mantan Wakil Ketua Asosiasi jadi Wakil Mentri PUPR,”tutupnya. (jo/tho)
