Monday, August 4, 2025
25.7 C
Jayapura

Terima LHP Perdana dari BPK RI, Pemprov Papua Pegunungan Raih Opini WDP

Sementara itu Ketua DPRP Papua Pegunungan Yos Elopere, S.IP, M.Kp mengaku ini pertama kalinya DPRP Papua Pegunungan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyerahan LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024.

“Kami bersyukur dan menerima opini atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 ini, sebagai bahan instrospeksi bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pegunungan, untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara transparansi dan akuntabilitas.” jelasnya

Selanjutnya terkait dengan rekomendasi yang nantinya akan disampaikan oleh BPK RI, baik yang bersifat pengembalian karena kelebihan pembayaran ataupun rekomendasi yang memerlukan perubahan kebijakan dan atau penyusunan regulasi yang baru, tentunya sesegera mungkin di tindaklanjuti bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Baca Juga :  Dianggap Menghina Uskup, Anggota MRP Papua Pegunungan Dipolisikan

“Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan, kami mengajak kita semua, untuk senantiasa belajar dari pengalaman kita semua, guna perbaikan dalam pengeloaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk lebih baik lagi.” tutup Yos Elopere. (jo/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Sementara itu Ketua DPRP Papua Pegunungan Yos Elopere, S.IP, M.Kp mengaku ini pertama kalinya DPRP Papua Pegunungan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyerahan LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024.

“Kami bersyukur dan menerima opini atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 ini, sebagai bahan instrospeksi bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pegunungan, untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara transparansi dan akuntabilitas.” jelasnya

Selanjutnya terkait dengan rekomendasi yang nantinya akan disampaikan oleh BPK RI, baik yang bersifat pengembalian karena kelebihan pembayaran ataupun rekomendasi yang memerlukan perubahan kebijakan dan atau penyusunan regulasi yang baru, tentunya sesegera mungkin di tindaklanjuti bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Baca Juga :  PGGPP Sarankan HUT PI ke 70 Di Lembah Baliem DIlakukan Di Dua Tempat

“Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan, kami mengajak kita semua, untuk senantiasa belajar dari pengalaman kita semua, guna perbaikan dalam pengeloaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk lebih baik lagi.” tutup Yos Elopere. (jo/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya