Sementara Lanjut Yomi, untuk penanggulangan terhadap data ODHA yang putus obat HRV pihaknya akan merangkul teman –teman dari LSM yang membawahi Pendampingan terhadap ODHA sebab KPA Provinsi Papua pegunungan tak bisa jalan sendiri , pihaknya juga akan melakukan kerjasama dengan KPA Jayawijaya yang selama ini berjalan.
“Kita akan libatkan semua stekholder, untuk bagaimana menekan angka penyebaran HIV AIDS di Jayawijaya dan 7 Kabupaten cakupan dari Provinsi Papua pegunungan, kita KPA merupakan lembaga Nonteknis sehingga harus bekerjasama dengan teman –teman dari Pokja agar bisa meninkronkan data ODHA yang putus obat,”bebernya
Menurutnya mengingat Jayawijaya merupakan central dari 8 Kabupaten , namun angka HIV/AIDSnya ini cukup melambung tinggi dari 7 Kabupaten Lainnya oleh karena itu pihaknya di tutuntut untuk tak bisa santai usai dibentuk berdasarkan SK Gubernur Papua pegunungan.
“Secara legalitas hukum sudah jelas sehingga kami sudah membentuk secretariat di Potikelek, rencana kerjanya dalam 3 bulan terakhir telah diusulkan kepada pemerintah Provinsi Papua pegunungan dan tembusan kepada forkopimda yang ada,”jelasnya. (jo)
Sementara Lanjut Yomi, untuk penanggulangan terhadap data ODHA yang putus obat HRV pihaknya akan merangkul teman –teman dari LSM yang membawahi Pendampingan terhadap ODHA sebab KPA Provinsi Papua pegunungan tak bisa jalan sendiri , pihaknya juga akan melakukan kerjasama dengan KPA Jayawijaya yang selama ini berjalan.
“Kita akan libatkan semua stekholder, untuk bagaimana menekan angka penyebaran HIV AIDS di Jayawijaya dan 7 Kabupaten cakupan dari Provinsi Papua pegunungan, kita KPA merupakan lembaga Nonteknis sehingga harus bekerjasama dengan teman –teman dari Pokja agar bisa meninkronkan data ODHA yang putus obat,”bebernya
Menurutnya mengingat Jayawijaya merupakan central dari 8 Kabupaten , namun angka HIV/AIDSnya ini cukup melambung tinggi dari 7 Kabupaten Lainnya oleh karena itu pihaknya di tutuntut untuk tak bisa santai usai dibentuk berdasarkan SK Gubernur Papua pegunungan.
“Secara legalitas hukum sudah jelas sehingga kami sudah membentuk secretariat di Potikelek, rencana kerjanya dalam 3 bulan terakhir telah diusulkan kepada pemerintah Provinsi Papua pegunungan dan tembusan kepada forkopimda yang ada,”jelasnya. (jo)
