Menurutnya dalam penyaluran bencana tersebut perlu dilihat data secara rill dilapangan agar bisa dilakukan penyiapan penyaluran bantuan kepada korban bencana banjir dan longsor di beberapa tempat yang ada di dalam Kota Wamena, Maupun di beberapa distrik lainnya.
“dalam penyalurannya kita tidak mau ada permasalahan dilapangan, sebebarnya kita sudah melakukan koordinasi dengan Bulog Wamena agar penyaluran bantuan ini bisa segera dilakukan namun hingga saat ini belum ada data yang kongkrit,”jelasnya
Ia juga mengharapkan kepada OPD Teknis untuk melakukan Kerjasama dengan masyarakat guna memberikan data yang kongkrit dan rill, karena dalam penyaluran ini dituntut Nama dan Alamat (By Name, By addres), tidak hanya menebak -nebak saja.
“siapa Namanya, kemudian alamatnya dimana, dari Distrik mana dan kampung mana itu penting dilakukan, karena semua APBD yang digunakan pemerintah dalam melakukan penanganan ini di audit BPK apakah digunakan sesuai peruntukannya atau tidak, kalau tidak akan jadi temuan,” kata Sumule Tumbo.
PJ Bupati juga menegaskan jika apabila dilakukan penyaluran tanpa data yang ril dilapangan dan menjadi temuan, siapa yang akan bertanggungjawab atas masalah itu, sehingga butuh transparansi dalam melakukan pengelolaan APBD agar tidak timbul masalah.
“kami minta adanya data yang kongkrit dan ril dari lapangan agar dalam penyaluran bantuan ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.” Tutupnya. (jo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Menurutnya dalam penyaluran bencana tersebut perlu dilihat data secara rill dilapangan agar bisa dilakukan penyiapan penyaluran bantuan kepada korban bencana banjir dan longsor di beberapa tempat yang ada di dalam Kota Wamena, Maupun di beberapa distrik lainnya.
“dalam penyalurannya kita tidak mau ada permasalahan dilapangan, sebebarnya kita sudah melakukan koordinasi dengan Bulog Wamena agar penyaluran bantuan ini bisa segera dilakukan namun hingga saat ini belum ada data yang kongkrit,”jelasnya
Ia juga mengharapkan kepada OPD Teknis untuk melakukan Kerjasama dengan masyarakat guna memberikan data yang kongkrit dan rill, karena dalam penyaluran ini dituntut Nama dan Alamat (By Name, By addres), tidak hanya menebak -nebak saja.
“siapa Namanya, kemudian alamatnya dimana, dari Distrik mana dan kampung mana itu penting dilakukan, karena semua APBD yang digunakan pemerintah dalam melakukan penanganan ini di audit BPK apakah digunakan sesuai peruntukannya atau tidak, kalau tidak akan jadi temuan,” kata Sumule Tumbo.
PJ Bupati juga menegaskan jika apabila dilakukan penyaluran tanpa data yang ril dilapangan dan menjadi temuan, siapa yang akan bertanggungjawab atas masalah itu, sehingga butuh transparansi dalam melakukan pengelolaan APBD agar tidak timbul masalah.
“kami minta adanya data yang kongkrit dan ril dari lapangan agar dalam penyaluran bantuan ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.” Tutupnya. (jo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
