WAMENA – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 oleh BPK RI di Bali guna dilakukan keterbukaan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Dalam pertemuan tersebut Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A didampingi Pj Sekda Drs Wasuok Demianus Siep dan Inspektur Provinsi Papua Pegunungan mengikuti agenda resmi pemeriksaan keuangan daerah yang berlangsung di Auditorium Bima BPK Perwakilan Provinsi Denpasar Bali Kamis (12/2)
Gubernur menilai kegiatan pemeriksaan awal ini berjalan terbuka dan memberi arahan jelas bagi pemerintah daerah. Kegiatan meeting kali ini sudah luar biasa, ada keterbukaan dalam pelaksanaan pemeriksaan awal.
“Arahan Wakil Menteri Dalam Negeri menekankan kepala daerah memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik. Kita betul-betul harus mempertanggungjawabkan semua anggaran yang kita laksanakan setiap tahun,” ungkapnya kemarin.
Menurutnya kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan bertujuan memastikan keterbukaan serta tanggung jawab atas pelaksanaan anggaran setiap tahunnya, sebab pemeriksaan itu bukan hanya mencari kesalahan, tetapi bagaimana memperbaiki manajemen administrasi keuangan, pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan anggaran tidak hanya tahun 2025 tetapi juga berikutnya.
“Kami berharap BPK menyelenggarakan pelatihan peningkatan sumber daya manusia bagi aparatur sipil negara daerah agar penggunaan anggaran berjalan akuntabel, jujur, dan bersih,” jelas Gubernur Tabo
WAMENA – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 oleh BPK RI di Bali guna dilakukan keterbukaan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Dalam pertemuan tersebut Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A didampingi Pj Sekda Drs Wasuok Demianus Siep dan Inspektur Provinsi Papua Pegunungan mengikuti agenda resmi pemeriksaan keuangan daerah yang berlangsung di Auditorium Bima BPK Perwakilan Provinsi Denpasar Bali Kamis (12/2)
Gubernur menilai kegiatan pemeriksaan awal ini berjalan terbuka dan memberi arahan jelas bagi pemerintah daerah. Kegiatan meeting kali ini sudah luar biasa, ada keterbukaan dalam pelaksanaan pemeriksaan awal.
“Arahan Wakil Menteri Dalam Negeri menekankan kepala daerah memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik. Kita betul-betul harus mempertanggungjawabkan semua anggaran yang kita laksanakan setiap tahun,” ungkapnya kemarin.
Menurutnya kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan bertujuan memastikan keterbukaan serta tanggung jawab atas pelaksanaan anggaran setiap tahunnya, sebab pemeriksaan itu bukan hanya mencari kesalahan, tetapi bagaimana memperbaiki manajemen administrasi keuangan, pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan anggaran tidak hanya tahun 2025 tetapi juga berikutnya.
“Kami berharap BPK menyelenggarakan pelatihan peningkatan sumber daya manusia bagi aparatur sipil negara daerah agar penggunaan anggaran berjalan akuntabel, jujur, dan bersih,” jelas Gubernur Tabo
