Selain keterlambatan APBD dan belum ada anggaran yang ditranfer dari Pusat, masalah jaringan juga internet yang tidak menungkinkan serta terputusnya jaringan internet dari pihak swasta yang digunakan pemerintah selama ini juga menjadi salah satu kendala, namun sudah mulai membaik sehingga sedang di Proses.
“Penyalurah hibah daerah tersebut kita akan sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak bisa sekaligus, tapi disalurkan secara bertahap dan sudah di koordinasikan dengan Sekretaris KPU Jayawijaya yang terpenting ada anggaran yang bisa digunakan untuk melakukan tahapan awal,”kata Thony Mayor
Sekda juga mengaku untuk hibah daerah yang telah disepakati untuk KPU Jayawijaya Rp 93 Milyar, dan Bawaslu 40 Milyar, dari jumlah ini penyaluran hibahnya disesuaikan dengan kas daerah, pemerintah juga menginginkan 50 persen atau 100 persen namun kalau kemampuan daerah tidak mampu maka tak bisa juga direalisasikan .
“namun untuk NPHD yang telah disepakati semua akan diselesaikan , tadi kami baru mendapatkan laporan juga sudah ada namun tidak sampai 50 persen untuk KPU dan Bawaslu Jayawijaya, namun semua akan kita penuhi karena sudah ada perjanjian,” tutupnya. (jo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Selain keterlambatan APBD dan belum ada anggaran yang ditranfer dari Pusat, masalah jaringan juga internet yang tidak menungkinkan serta terputusnya jaringan internet dari pihak swasta yang digunakan pemerintah selama ini juga menjadi salah satu kendala, namun sudah mulai membaik sehingga sedang di Proses.
“Penyalurah hibah daerah tersebut kita akan sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak bisa sekaligus, tapi disalurkan secara bertahap dan sudah di koordinasikan dengan Sekretaris KPU Jayawijaya yang terpenting ada anggaran yang bisa digunakan untuk melakukan tahapan awal,”kata Thony Mayor
Sekda juga mengaku untuk hibah daerah yang telah disepakati untuk KPU Jayawijaya Rp 93 Milyar, dan Bawaslu 40 Milyar, dari jumlah ini penyaluran hibahnya disesuaikan dengan kas daerah, pemerintah juga menginginkan 50 persen atau 100 persen namun kalau kemampuan daerah tidak mampu maka tak bisa juga direalisasikan .
“namun untuk NPHD yang telah disepakati semua akan diselesaikan , tadi kami baru mendapatkan laporan juga sudah ada namun tidak sampai 50 persen untuk KPU dan Bawaslu Jayawijaya, namun semua akan kita penuhi karena sudah ada perjanjian,” tutupnya. (jo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
