WAMENA–Sebanyak 12 perguruan tinggi dan 21 OKP yang ada di Kabupaten Jayawijaya melakukan demo damai di Kantor DPRD Jayawijaya, Kamis, (8/9), kemarin. Mereka menuntut agar pemerintah tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sebab dari kenaikan harga BBM ini, yang merasakan dampaknya adalah masyarakat bukan pemimpin baik dari pusat maupun di daerah.
Yang paling merasakan dampaknya adalah wilayah Lapago, karena otomatis semua harga barang yang ada di 8 kabupaten ini akan meningkat signifikan dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di Papua.
75 persen warga di wilayah Lapago adalah petani, kalau harga BBM naik maka masyarakat kecil yang tertindas.
“Apabila aspirasi ini tidak dikawal dengan baik maka DPRD telah mengecewakan rakyat,”ungkap Ketua HMI Jayawijaya, Adi Irawan, Kamis (8/9), kemarin.
Di tempat yang sama, Ketua BEM Unaim, Wahyu Adi Pratama dalam tuntutan yang dibacakan menyampaikan bahwa Aliansi BEM dan OKP se Lapago menolak kenaikan harga BBM, karena akan berdampk kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Mereka menuntut supaya pemerintah mengevaluasi kinerja pengatur hilir minyak dan gas bumi dalam penyaluran BBM subsidi dan menindak tegas penyelewengan penyaluran BBM.
“Kami juga menuntut pemerintah harus transparan dalam jumlah kuota BBM subsidi kepada masyarakat agar tidak mengalami miss subsidi, kami juga meminta pemerintah untuk merelokasi anggaran kementerian atau lembaga lain untuk dialihkan kepada BBM subsidi,” jelasnya.
Lanjut Wahyu, untuk tuntutan kelima meminta pemerintah segera merumuskan rencana jangka panjang transisi energi fosil ke energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan, sementara ke enam yakni memperpanjang batas penyaluran BBM Subsidi di setiap APMS, sedangkan yang ke 7 mengusut tuntas mafia BBM dan penimbunan BBM subsidi.
“kami juga inginkan pemerintah Jayawijaya menyediakan transportasi umum yang gratis untuk penjual sayur dan pelajar,”bebernya.
Tuntutan yang lainnya, pemerintah harus mengendalikan kenaikan harga Sembako yang diakibatkan kenaikan BBM, mereka juga meminta pemerintah harus menertibkan harga BBM yang dijual oleh para pengecer yang ada di pinggiran jalan.
Ketua DPRD Jayawijaya, Mathias Tabuni menyatakan, apa yang disampaikan oleh juru bicara dari beberapa perguruan tinggi dan OKP sangat wajar. “Kita tahu kesulitan membeli BBM apalagi masyarakat menengah ke bawah,”katanya.
“Kalau kenaikan BBM ini daerah yang mengaturnya, kita bisa panggil bupati, namun ini dari pemerintah pusat sehingga aspirasi yang disampaikan mahasiswa ini akan kita bawa ke DPR RI,”tutupnya.
Secara terpisah, Kapolres Jayawijaya AKBP Hesman S Napitupulu, SH, SIK, MH menyatakan, dalam aksi tersebut, pihaknya menurunkan 300 personel yang terdiri dari BKO Brimob 150 personel dan Polres Jayawijaya 150 personel guna mengawal proses penyampaian aspirasi oleh mahasiswa ke DPRD Jayawijaya.
“Ada 300 personel pengamanan yang diturunkan dari kepolisian, sementara tuntutan untuk tindak tegas para pelaku penimbun BBM sudah kami lakukan dalam razia di APMS dan sejauh ini ada 15 kendaraan tangki modifikasi yang kita amankan,”tutupnya. (jo/tho)
