Pemda Siapkan Layanan 3 MB di BKD
WAMENA-Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua mengungkapkan bahwa mulai Senin (6/5), Pemkab Jayawijaya menyediakan fasilitas internet dengan kuota bandwich 3 MB dari Kominfo kepada Badan Kepegawaian Daerah Jayawijaya, agar bisa digunakan untuk melakukan registrasi, sampai dengan tes.
“Bagi pencaker yang ingin melakukan registrasi bisa langsung ke BKD, itu tidak dipungut biaya karena jaringan itu milik pemerintah,” ungkapnya di Kantor Bupati, Jumat (3/5) kemarin.
Ia menyatakan bahwa dalam demo kemarin pencaker sempat menyatakan harus membayar Rp 200 ribu/orang di salah satu penyedia jasa layanan internet di dalam Kota Wamena, hanya untuk melakuakn registrasi CPNS.
“Kita sudah berikan layanan internet di BKD, kenapa pencaker tidak mau memaksimalkan jaringan yang diberikan oleh pemerintah ini, sudah sangat mempermudah masyarakat di Jayawijaya melakukan registrasi CPNS,” kata Jhon Banua.
Secara terpisah, Kabid Ekof Dinas Kominfo Jayawijaya Haris Asso mengaku sudah menindaklanjuti perintah Bupati Jayawijaya untuk membagikan jaringan 3 MB kepada BKD untuk kepentingan layanan registrasi pendaftaran CPNS secara online kepada pencaker di Jayawijaya.
“Tadi kami sudah memastikan jaringan itu ada di BKD dan sudah terinterkoneksi dengan 20 Unit komputer milik BKD, sementara masih kekurangan 30 unit komputer yang nanti disampaikan kepada Pemda Jayawijaya,” jelasnya.
Ia memastikan, untuk interkoneksi ini sudah berjalan di tahun 2018, sementara untuk 2019 ini ada beberapa OPD seperti PTSP, dengan satpol PP, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Pertanian, sementara untuk BKD semua sudah dipasang bersama dengan 20 unit komputer.
“Kami sudah selesaikan interkoneksi untuk jaringan internet ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah, sehingga proses penerimaan ini bisa lancar,”tuturnya. (jo)
Sementara itu, Ketua KNPI Papua, Albertho Gonzales Wanimbo mengharapkan Pemerintah Kabupaten di wilayah Lapago dan Meepago harus menyediakan fasilitas internet bagi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayah tersebut.
“Untuk 10 Kabupaten di wilayah Lapago dan juga kabupaten di Meepago ini harus tersedia internet, tapi jika tidak maka harus mengunakan sistim offline, karena pemerintah tidak menyediakan jaringan komunikasi yang baik namun memaksa masyarakat untuk mendaftar secara online,” katanya di Jayapura, Jumat (3/5).
Sementara itu, di tempat terpisah Ketua BEM Universitas Cenderawasih Ferry Kombo menolak tes CPNS secara online, karena jaringan di seluruh Papua belum memadai.
“Ini merupakan aspirasi dari masyarakat Papua khusus yang berada di wilayah-wilayah yang geografisnya belum terjangkau dengan jaringan internet, contohnya di daerah Lapago, Mepago dan beberapa wilayah lainnya yang sulit dengan jaringan internet,” ujarnya. (jo/oel/tri)
