MERAUKE –Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, M.Si, meminta kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia untuk benar-benar menjadi organisasi kader pemuda dan membebaskan dari dari unsur Politik. Sebab dengan adanya unsur politik masuk ke dalam tubuh KNPI membuat KNPI terpecah menjadi. Tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga provinsi bahkan ikut terbawa sampai ke tingkat DPC seperti Kabupaten Merauke.
Permintaan ini disampaikan bupati Frederikus Gebze saat membuka Rapat Pimpinan dan Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten Merauke dalam rangka memilih Ketua DPC KNPI Kabupaten Merauke untuk periode 2019-2023, di Hotel Halogen Merauke, Sabtu (28/12) .
Menurut Bupati Frederikus Gebze, terjadinya politik dalam tubuh KNPI tersebut karena adanya kedekatan dan kepentingan terutama menyangkut anggaran. “Sebagai pimpinan, saya ingin tegaskan KNPI tidak boleh berpolitik. Tidak boleh berpolitik karena dia organisasi pemersatu. Soal ada yang terlibat dalam politik praktis, maka dia harus melepaskan semua atribut KNPI,” tandasnya.
Dengan Rapim dan Musda KNPI Kabupaten Merauke tersebut, Bupati Frederikus mengajak seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Merauke untuk bersatu kembali dan tidak ada kubu-kubuan untuk membangun pemuda ke depan di Kabupaten Merauke yang solid. Dalam Musda ini pula, Bupati Frederikus Gebze meminta agar memilih Ketua KNPI Kabupaten Merauke yang benar-benar murni pemuda yang bukan dari ASN atau pejabat ASN dan TNI-Polri untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan.
“Saya minta agar mereka yang dipilih sebagai ketua KNPI Kabupaten Merauke bukan seorang ASN apalagi dia menjabat dan bukan dari unsur TNI dan Polri. Tapi murni pemuda. Ini agar ketua terpilih dapat mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk memajukan pemuda kedepan,’’ tandasnya.
Sementara itu, careteker KNPI Benyamin Gurik, S.IP, menegaskan bahwa dirinya ditugaskan oleh Ketua KNPI Provinsi ke Merauke untuk menyatukan pemuda yang ada di Merauke dalam satu wadah untuk berhimpun membangun Pemuda di Kabupaten Merauke.
“Hal ini kita lakukan sejalan dengan semangat yang sudah dilakukan oleh Ketua DPD KNPI Provinsi Papua bahwa di Provinsi Papua, namanya KNPI itu hanya satu dan konsolidasinya sudah selesai dilakukan di bawah Albertus G. Wanimbo, Ketua DPD KNPI Papua. Jadi tidak ada lagi dualisme di kabupaten/kota di Papua,’’ jelasnya.(ulo/tri)
