Para peserta rapat rapat koordinasi terkait pembahasan dan penyelesaian permasalahan terkait dengan isu-isu aktual di perbatasan negara RI-PNG dan tata cara penertiban dokumen keimigrasian bagi warga negara Indonesia, di Swiss belhotel Merauke, Kamis (28/7) (foto: Sulo/Cepos)
MERAUKE- Wakil Bupati Merauke H. Riduwan, S.Sos, M.Pd, meminta semua stakeholder yang ada di perbatasan negara RI-PNG untuk saling bersinergi dalam menangani dan mengatasi berbagai permasalahan di perbatasan. Sebab, menurut Riduwan, ada banyak instansi terkait yang mempunyai tugas dan peran di perbatasan negara dengan tujuan yang sama mengamankan perbatasan dan tidak terjadi pelanggaran hukum.
‘’Ini saya sampaikan karena kita sebagai petugas lapangan banyak sekali. Kita harus mengindentifikasi berbagai masalah yang timbul di perbatasan kita. Tentunya semua pihak harus bersinergi. Karena banyak sekali yang terlibat diperbatasan, mulai Badan Perbatasan, PLBN, Bea Cukai, Imigrasi, dari keamanan TNI dan Polri, dari pemerintahan distrik dan kampung,’’ kata Wabup H. Riduwan saat membuka rapat koordinasi terkait pembahasan dan penyelesaian permasalahan terkait dengan isu-isu aktual di perbatasan negara RI-PNG dan tata cara penertiban dokumen keimigrasian bagi warga negara Indonesia, di Swiss belhotel Merauke, Kamis (28/7).
Wabup mengatakan bahwa kerja sama dengan perusahaan-perusahan yang beroperasi di daerah perbatasan khususnya sejumlah perusaha kelapa sawit di Distrik Ulilin dan Elikobel harus dilakukan terutama dalam hal penertiban KTP. Sebab, menurutnya, ada yang menggunakan KTP ganda, yakni orang yang masuk ke perusahaan dengan KTP Indonesia tapi juga warga asing.
‘’’Ini bagaimana mengatasinya. Tentunya perlu sinergitas mengatasinya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak tinggal diam tapi harus berkoordinasi supaya permasalahan-permasalahan seperti ini bisa ditangani dengan baik,’’ tandasnya.
Wabup Riduan juga menjalaskan perbatasan darat di Merauke cukup luas dan panjang yang membuat sedikit banyak kendala yang dihadapi di lapangan. Bahwa meski ada beberapa pintu resmi yang telah dibuka sebagai tempat lintasan warga PNG masuk ke Indonesia dan sebaliknya, namun ada ratusan pintu lainnya yang diakuinya tidak bisa diawasi dalam waktu 1 x 24 jam. Pintu-pintu jalan tikus tersebut dipakai menyeberang masuk ke Indonesia karena mereka yang berada di sekitar perbatasan mempunyai kaitan kekeluarga dengan orang Indonesia dan PNG.
‘’ Setiap saat bisa menyerang dengan alasan kekeluargaan atau alasan ekonomi. Mereka keluar masuk di pintu-pintu yang mereka suka. Saya katakan pintu-pintu yang mereka suka karena jalan-jalan tkus itu sangat banyak. Kita sudah menentukan pintu-pintu resmi masuk tapi untuk menjangkau ini juga sangat jauh. Kita tidak bisa menutup pintu pintu kecil dan itu menjadi permasalahan sehingga banyak sekali orang –orang dari PNG masuk begitu saja tanpa kita ketahui,’’ katanya.
Orang luar yang masuk lewat pintu –pintu tidak resmi tersebut, sebut Wabup Riduwan dapat menimbulkan masalah. Diantaranya penyelundupan Narkotika jenis ganja seperti yang terjadi selama ini. ‘’Juga termasuk pelintas batas yang memang dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau melawan NKRI. Ini bagaimana caranya sehingga kita sebagai daerah perbatasan aman dari berbagai permasalahan-permasalahan negatif dan harus dicarikan solusinya,’’ tandasnya. (ulo/tho)
Semua Stakeholder Harus Bersinergi Tangani Masalah Perbatasan
