MERAUKE– Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Benjamin Latumahina mengajak masyarakat untuk menjaga kondisi di Kabupaten Merauke agar tetap aman dan nyaman dalam kondisi pandemi Covid-19. Menurut Politisi Partai NasDem ini, tindakan yang dilakukan oleh dua oknum anggota Lanud JA Dimara sudah direspon dengan cepat oleh pimpinan TNI. Bahkan petinggi TNI sudah menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut.
“Disatu sisi, saya berharap dapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku, tapi disisi lain mari kita melihat dan membawa ini semua ini sebagai hikmah. Sebagai tanda ingat bagi kita semua. Siapapun yang bekerja di Papua harus dengan hati sehingga harus berjalan dengan baik. Pendampingan kepada masyarakat kita dengan baik sehingga kita sama-sama manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Mari sama-sama saling memberi dan saling menerima,” pintanya.
Benjamin Latumahina berharap peristiwa ini merupakan yang terakhir dan tidak terulang dikemudian hari.
Respon juga datang dari DPR Papua. Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua John Gobai menegaskan bahwa dengan melakukan pemecatan secara terbuka akan memberikan kepercayaan masyarakat Papua terhadap institusi negara karena persoaalan Papua.
“UU 40 2008 tetang penghapusan diskriminasi rasial, harus ada catatan bahwa UU ini benar-benar dilaksanakan sehingga trust Jakarta dan Papua itu bisa terbangun kembali,” ungkapnya di kantor DPR Papua, Rabu (28/7).
Secara terpisah, Sekretaris Komisi I Bidang Pemerintahan, DPR Papua, Feryana Wakerkwa SIP., berharap persoalan ini tidak mengganggu stabilitas keamanan di Papua. Dirinya berharap pemerintah dapat memberikan jaminan kepada masyarakat agar aparat keamanan dalam menjaga stabilitas dan keamanan tidak lagi arogan dan bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat khususnya masyarakat Papua. (ana/ulo/oel/nat)
MERAUKE– Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Benjamin Latumahina mengajak masyarakat untuk menjaga kondisi di Kabupaten Merauke agar tetap aman dan nyaman dalam kondisi pandemi Covid-19. Menurut Politisi Partai NasDem ini, tindakan yang dilakukan oleh dua oknum anggota Lanud JA Dimara sudah direspon dengan cepat oleh pimpinan TNI. Bahkan petinggi TNI sudah menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut.
“Disatu sisi, saya berharap dapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku, tapi disisi lain mari kita melihat dan membawa ini semua ini sebagai hikmah. Sebagai tanda ingat bagi kita semua. Siapapun yang bekerja di Papua harus dengan hati sehingga harus berjalan dengan baik. Pendampingan kepada masyarakat kita dengan baik sehingga kita sama-sama manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Mari sama-sama saling memberi dan saling menerima,” pintanya.
Benjamin Latumahina berharap peristiwa ini merupakan yang terakhir dan tidak terulang dikemudian hari.
Respon juga datang dari DPR Papua. Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua John Gobai menegaskan bahwa dengan melakukan pemecatan secara terbuka akan memberikan kepercayaan masyarakat Papua terhadap institusi negara karena persoaalan Papua.
“UU 40 2008 tetang penghapusan diskriminasi rasial, harus ada catatan bahwa UU ini benar-benar dilaksanakan sehingga trust Jakarta dan Papua itu bisa terbangun kembali,” ungkapnya di kantor DPR Papua, Rabu (28/7).
Secara terpisah, Sekretaris Komisi I Bidang Pemerintahan, DPR Papua, Feryana Wakerkwa SIP., berharap persoalan ini tidak mengganggu stabilitas keamanan di Papua. Dirinya berharap pemerintah dapat memberikan jaminan kepada masyarakat agar aparat keamanan dalam menjaga stabilitas dan keamanan tidak lagi arogan dan bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat khususnya masyarakat Papua. (ana/ulo/oel/nat)
