MERAUKE- Kasus yang dilakukan dua oknum Pomau Lanud J.A. Dimara juga mendapat respon dari Uskup Agung Merauke Mgr Petrus Canisius Mandagi, MSC., yang mengeluarkan tujuh poin pernyataan.
Tujuh poin pernyataan pemimpin umat Katolik di Selatan Papua yang meliputi Kabupaten Merauke, Mappi dan Boven Digoel, dibenarkan oleh Vikaris Jenderal (Vikjen) Keuskupan Agung Merauke, Pastor Hendrikus Kariwop, MSC.
Adapun pernyataan Uskup Keuskupan Agung Merauke terkait peristiwa kekerasan yang dilakukan terhadap seorang warga sipil yaitu pertama, menyampaikan terima kasih kepada petinggi militer yang sudah dengan cepat melaksanakan tindakan hukum terhadap dua oknum aparat militer Angkatan Udara yang melakukan tindak kekerasan dengan alasan apapun.
Kedua, menyatakan mengutuk setiap tindak kekerasan terhadap manusia siapapun dengan alasan apapun. “Setiap manusia, termasuk orang Papua, baik yang sehat maupun yang sakit adalah manusia yang merupakan gambaran Allah. Oleh karena itu, mereka tidak dapat diperlakukan secara kasar atau di luar kewajaran. Mereka adalah bukan hewan,” ungkap Pastor Hendrikus Kariwop membacakan pernyataan Uskup Agung Merauke, Rabu (28/7).
Ketiga, sebagai konsekuensinya, yang melakukan tindak kekerasan terhadap manusia harus ditangkap, diadili dan dihukum seberat-beratnya. Keempat, khusus terhadap orang Papua yang sudah terlalu lama mengalami sikap dan tindakan kekerasan darioknum aparat militer dan mereka sungguh sudah terluka, hendaklah aparat militer meminta maaf dan berjanji akan merubah cara pendekatan terhadap orang Papua. “Hendaklah aparat militer mengasihi, menghargai dan melindungi orang Papua sebagai warga negara Indonesia seutuhnya. Penegakan hukum tetap harus dilakukan kepada siapapun yang bersalah atau yang melawan hukum baik itu orang Papua ataupun non Papua. Namun demikian, penegakan hukum itu harus didasari dan sekaligus diwarnai dengan cinta, kelembutan dan bukan dengan dendam ataupun kekerasan sebagaimana yang ditunjukan oleh kedua aparat dari militer Angkatan Udara,” bebernya.
Kelima, mengingat banyak orang Papua yang sudah banyak terluka dengan sikap dan tindak kasar dan keras oleh oknum anggota militer, dimohon agar para anggota militer yang ditempatkan di Papua haruslah mendapat pembinaan khusus dalam hal karakter.
“Keenam, meskipun demikian, kami tidak menutup mata atas banyak anggota militer yang baik, yang menunaikan tugas dengan penuh cinta kasih bagi orang Papua secara khsusus. Kepada mereka kami berterima kasih. ’Ketujuh, demikianlah pernyataan kami. Semoga surat pernyataan ini dapat memberi kesejukan semua pihak dan Merauke kembali damai seperti semula,” tutupnya.
Respon yang sama juga datang dari pimpinan DPRD Kabupaten Merauke, PMKRI, GMKI dan BEM Unmus Merauke.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Merauke Evianus K, saat melakukan pertemuan dengan DPRD Merauke mengungkapkan bahwa tindakan kedua oknum TNI AU tersebut tidak berperikemanusiaan.
Dalam kesempatan itu, Evianus mengaku, menerima permintaan maaf yang disampaikan Danlanud dan Kepala Staf Angkatan Udara. “Sebagai manusia yang beragama, permohonan maaf itu kita terima. Tapi supaya tidak terulang, karena kasus-kasus seperti ini sebenarnya sudah banyak terjadi namun tidak muncul kepermukaan. Supaya menjadi alarm, maka perlu tindakan tegas dari pimpinan TNI kepada kedua oknum TNI tersebut. Supaya menjadi alarm kepada anggota lainnya agar tidak terulang dikemudian hari. Itu yang sangat penting,’’ tandasnya.
Hal yang sama disampikan Sekertaris GMKI Cabang Merauke Imanuel yang meminta agar masalah tersebut ditangani dengan baik. Sebab, jika tidak ditangani secara baik, maka bisa menimbulkan masalah yang tidak hanya berskala nasional tapi juga internasional. “Karena kita tahu selama ini ada banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan aparat dengan masyarakat Papua selama ini, sehingga kita sama-sama menyuarakan untuk menberikan tindakan tegas kepada kedua oknum pelaku tersebut,’’ tandasnya. (ana/ulo/oel/nat)
