MERAUKE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke saat ini mengagendakan untuk melakukan reses, di mana setiap para anggota dewan turun ke daerah pemilihannya untuk menemui kontituennya serta pembahasan APBD induk 2023.
‘’Agenda pertama setelah kita menetapkan APBD perubahan 2022 adalah melakukan reses,’’ kata Ketua DPR Kabupate Merauke Ir. Drs. Benjamin Latumahina, saat ditemui di Kantor DPR Kabupaten Merauke, Selasa (25/10).
Benjamin Latumahina menjelaskan bahwa reses ini biasanya berlangsung selama 1 minggu. Di mana dalam reses ini, setiap anggota dewan akan turun ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi dari para kontituennya.
Sementara agenda kedua, di mana pihaknya sudah menyurat ke eksekutif sesuai dengan Permendagri untuk pembahasan APBD Induk 2023. ‘’Kita harapkan di akhir bulan November 2022 sudah penetapan APBD induk 2023, sehingga mekanisme ini berjalan, kurang lebih minggu pertama di bulan November KUAPPS sudah harus masuk dan kika terima, sehingga satu minggu kemudian sudah ada kesepakatan tentang KUAPPS,’’ kata Benjamin Latumahina.
Range waktu selanjutnya adalah pembahasan antara komisi dengan relasi atau OPD terkait untuk bagaimana merespon kebijakan umum anggaran maupun prioritas anggaran sementara. ‘’Kalau itu berjalan maka kita yakin akhir November APBD Induk 2023 sudah bisa kita tetapkan,’’ terangnya. Namun jika KUAPPS belum masuk diawal bulan November 2022, Benjamin Latumahina meyakini pembahasan APBD Induk 2023 tersebut pasti molor.
Sebelumnya secara terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Ruslan Ramli, SE, M.Si, meyakini pembahasan APBD induk 2023 tersebut dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan-undangan yang ada. (ulo/tho)
MERAUKE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke saat ini mengagendakan untuk melakukan reses, di mana setiap para anggota dewan turun ke daerah pemilihannya untuk menemui kontituennya serta pembahasan APBD induk 2023.
‘’Agenda pertama setelah kita menetapkan APBD perubahan 2022 adalah melakukan reses,’’ kata Ketua DPR Kabupate Merauke Ir. Drs. Benjamin Latumahina, saat ditemui di Kantor DPR Kabupaten Merauke, Selasa (25/10).
Benjamin Latumahina menjelaskan bahwa reses ini biasanya berlangsung selama 1 minggu. Di mana dalam reses ini, setiap anggota dewan akan turun ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi dari para kontituennya.
Sementara agenda kedua, di mana pihaknya sudah menyurat ke eksekutif sesuai dengan Permendagri untuk pembahasan APBD Induk 2023. ‘’Kita harapkan di akhir bulan November 2022 sudah penetapan APBD induk 2023, sehingga mekanisme ini berjalan, kurang lebih minggu pertama di bulan November KUAPPS sudah harus masuk dan kika terima, sehingga satu minggu kemudian sudah ada kesepakatan tentang KUAPPS,’’ kata Benjamin Latumahina.
Range waktu selanjutnya adalah pembahasan antara komisi dengan relasi atau OPD terkait untuk bagaimana merespon kebijakan umum anggaran maupun prioritas anggaran sementara. ‘’Kalau itu berjalan maka kita yakin akhir November APBD Induk 2023 sudah bisa kita tetapkan,’’ terangnya. Namun jika KUAPPS belum masuk diawal bulan November 2022, Benjamin Latumahina meyakini pembahasan APBD Induk 2023 tersebut pasti molor.
Sebelumnya secara terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Ruslan Ramli, SE, M.Si, meyakini pembahasan APBD induk 2023 tersebut dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan-undangan yang ada. (ulo/tho)
