Friday, April 26, 2024
25.7 C
Jayapura

Deklarasi Besar-Besaran Untuk Pemekaran PPS

Hari kedua. Tim Pemekaran  Provinsi Papua  Selatan yang dipimpin  Ketua  Tim Pemekaran PPS Thomas Eppe Safanpo, ST, MT saat   menggelar  rapat  lanjutan  hari kedua di  kantor  bupati  Merauke, Selasa (25/2) .  ( FOTO: Sulo/Cepos)

MERAUKE-Jika sebelumnya Tim   Pemekaran Provinsi Papua Selatan   (PPS)  telah menyepakati   komposisi struktur  Tim  Pemekaran  PPS, maka   pada  hari kedua rapat kemarin Tim  Pemekaran PPS  tersebut berhasil menyusun dan menetapkan   program agenda yang akan    dilaksanakan oleh  tim  pemekaran PPS. Salah satu   program, adalah    meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber)  serta mendeklarasikan  pemekaran   PPS tersebut secara besar-besaran.

  “Kita akan   meresmikan sekretariat  bersama  dan  deklarasi  pemekaran PPS secara  besar-besaran di Merauke,’’ kata   Ketua  Tim Pemekaran  PPS  Thomas Eppe Safanpo, ST, MT,  seusai memimpin  kelanjutan  rapat  Tim Pemekaran PPS  tersebut di Merauke,  Selasa (25/2).     

   Nantinya, dalam   deklarasi ini, seluruh  komponen   dari 4 kabupaten  tersebut akan diundang ke Merauke. Karena presiden  sendiri menekankan  aspirasi  yang datang  dari bawah atau dari akar rumput. Sementara   pemimpin  daerah hanya sebagai fasilitator.  “Presiden   sangat menekankan aspirasi  itu  datang dari bawah, sementara  para pimpinan daerah hanya  sebagai fasilitator,” jelasnya. 

Baca Juga :  51 Koresponden Eksternal Nilai Kinerja Polres

  Ini  juga  untuk menepis  bahwa  aspirasi tersebut  hanya keinginan  para elit politik.  Menurut  Thomas Eppe  Safanpo  yang  juga Wakil  Bupati  Asmat tersebut,   bahwa peresmian sekretariat  dan  deklarasi  PPS  tersebut sebagai  gaung  bahwa Tim Pemekaran  PPS mulai  bekerja.   Selain peresmian dan deklarasi, program kerja  lainnya   penyiapan  dokumen persyaratan PPS  berupa persetujuan dari gubernur, DPRP dan MRP. 

  Karena  itu, juga diagendakan  untuk penyampaian  aspirasi   ke gubernur, DPRP dan MRP. Termasuk penyampaian aspirasi  ke Presiden  melalui Mendagri dan DPR RI. Program kerja lainnya adalah  penyiapan kajian  akademis   terkait dengan PPS tersebut.   

  “Juga   persetujuan   dari bupati  dan  DPRD  44 kabupaten  terkait dengan  kedudukan  ibukota  Provinsi  Papua Selatan ini. Dimana   semua  sepakat  bahwa  kedudukan  ibukota  PPS  itu berada di Merauke,’’ terangnya.  

Baca Juga :  Kembali Lakukan  Pemeriksaan Terhadap Warga Keluar Masuk Perbatasan 

    Program  kerja  lainnya yang disiapkan  jelas Thomas Eppe Safanpo  adalah  adanya sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait   dengan pemekaran  PPS   tersebut. (ulo/tri)  

Hari kedua. Tim Pemekaran  Provinsi Papua  Selatan yang dipimpin  Ketua  Tim Pemekaran PPS Thomas Eppe Safanpo, ST, MT saat   menggelar  rapat  lanjutan  hari kedua di  kantor  bupati  Merauke, Selasa (25/2) .  ( FOTO: Sulo/Cepos)

MERAUKE-Jika sebelumnya Tim   Pemekaran Provinsi Papua Selatan   (PPS)  telah menyepakati   komposisi struktur  Tim  Pemekaran  PPS, maka   pada  hari kedua rapat kemarin Tim  Pemekaran PPS  tersebut berhasil menyusun dan menetapkan   program agenda yang akan    dilaksanakan oleh  tim  pemekaran PPS. Salah satu   program, adalah    meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber)  serta mendeklarasikan  pemekaran   PPS tersebut secara besar-besaran.

  “Kita akan   meresmikan sekretariat  bersama  dan  deklarasi  pemekaran PPS secara  besar-besaran di Merauke,’’ kata   Ketua  Tim Pemekaran  PPS  Thomas Eppe Safanpo, ST, MT,  seusai memimpin  kelanjutan  rapat  Tim Pemekaran PPS  tersebut di Merauke,  Selasa (25/2).     

   Nantinya, dalam   deklarasi ini, seluruh  komponen   dari 4 kabupaten  tersebut akan diundang ke Merauke. Karena presiden  sendiri menekankan  aspirasi  yang datang  dari bawah atau dari akar rumput. Sementara   pemimpin  daerah hanya sebagai fasilitator.  “Presiden   sangat menekankan aspirasi  itu  datang dari bawah, sementara  para pimpinan daerah hanya  sebagai fasilitator,” jelasnya. 

Baca Juga :  Seorang Siswa SMA Ditemukan Tewas Terapung

  Ini  juga  untuk menepis  bahwa  aspirasi tersebut  hanya keinginan  para elit politik.  Menurut  Thomas Eppe  Safanpo  yang  juga Wakil  Bupati  Asmat tersebut,   bahwa peresmian sekretariat  dan  deklarasi  PPS  tersebut sebagai  gaung  bahwa Tim Pemekaran  PPS mulai  bekerja.   Selain peresmian dan deklarasi, program kerja  lainnya   penyiapan  dokumen persyaratan PPS  berupa persetujuan dari gubernur, DPRP dan MRP. 

  Karena  itu, juga diagendakan  untuk penyampaian  aspirasi   ke gubernur, DPRP dan MRP. Termasuk penyampaian aspirasi  ke Presiden  melalui Mendagri dan DPR RI. Program kerja lainnya adalah  penyiapan kajian  akademis   terkait dengan PPS tersebut.   

  “Juga   persetujuan   dari bupati  dan  DPRD  44 kabupaten  terkait dengan  kedudukan  ibukota  Provinsi  Papua Selatan ini. Dimana   semua  sepakat  bahwa  kedudukan  ibukota  PPS  itu berada di Merauke,’’ terangnya.  

Baca Juga :   Masih Banyak Aparatur Pemerintah Tidak Paham Filosofi Lahirnya UU Otsus  

    Program  kerja  lainnya yang disiapkan  jelas Thomas Eppe Safanpo  adalah  adanya sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait   dengan pemekaran  PPS   tersebut. (ulo/tri)  

Berita Terbaru

Artikel Lainnya