MERAUKE – Masyarakat Adat Suku Kimaima dan Maklew kembali mendatangi DPR Kabupaten Merauke sehubungan dengan aksi demo damai yang dilakukan minggu lalu terkait dengan penolakan investasi terutama tebu masuk wilayah adat Suku kImaima dan Makleo yang ada di Kimaam dan Distrik Ilwayab, Jumat (21/06/2024).
Kedatangan masyarakat adat Suku Kimaima dan Maklew ke DPR Kabupaten Merauke tersebut utuk mendengarkan dari pemerintah daerah apakah sudah ada izin investasi yang dikeluarkan atau tidak.
Rapat dengar pendapat itu dipimpin langsung Ketua DPR Kabupate Merauke Sugiyanto, SH, MH. Hadir mendampingi Wakil Ketua I DPR Merauke Almaratus Solikah, dan Anggota DPR Merauke asal Kimaam Moses Kaibu . Hadir pula Wakil Ketua II MRP Papua Selatan Paskalis Imadawa.
Sementara mewakili bupati Merauke Asisten II Setda Kabupaten Merauke Justina Sianturi. Sedangkan pimpinan OPD yakni Kepala Bappeda Kabupaten Merauke Rino Tahiya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Marwiah Ali Mahmud, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Merauke Dominikus Catur Risal Budiasantoso dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke Martha Bayu Wijaya.
Menjawab penolakan masyarakat Suku Kimaima dan Maklew terhadap masuknya investasi ke wilayah mereka, Asisten II Setda Kabupaten Merauke Justina Sianturi menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada izin investasi baik skala sedang maupun besar yang diberikan.
‘’Jadi sampai hari ini belum ada izin investasi yang dikeluarkan pemerintah untuk wilayah Kimaam,’’ katanya.
MERAUKE – Masyarakat Adat Suku Kimaima dan Maklew kembali mendatangi DPR Kabupaten Merauke sehubungan dengan aksi demo damai yang dilakukan minggu lalu terkait dengan penolakan investasi terutama tebu masuk wilayah adat Suku kImaima dan Makleo yang ada di Kimaam dan Distrik Ilwayab, Jumat (21/06/2024).
Kedatangan masyarakat adat Suku Kimaima dan Maklew ke DPR Kabupaten Merauke tersebut utuk mendengarkan dari pemerintah daerah apakah sudah ada izin investasi yang dikeluarkan atau tidak.
Rapat dengar pendapat itu dipimpin langsung Ketua DPR Kabupate Merauke Sugiyanto, SH, MH. Hadir mendampingi Wakil Ketua I DPR Merauke Almaratus Solikah, dan Anggota DPR Merauke asal Kimaam Moses Kaibu . Hadir pula Wakil Ketua II MRP Papua Selatan Paskalis Imadawa.
Sementara mewakili bupati Merauke Asisten II Setda Kabupaten Merauke Justina Sianturi. Sedangkan pimpinan OPD yakni Kepala Bappeda Kabupaten Merauke Rino Tahiya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Marwiah Ali Mahmud, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Merauke Dominikus Catur Risal Budiasantoso dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke Martha Bayu Wijaya.
Menjawab penolakan masyarakat Suku Kimaima dan Maklew terhadap masuknya investasi ke wilayah mereka, Asisten II Setda Kabupaten Merauke Justina Sianturi menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada izin investasi baik skala sedang maupun besar yang diberikan.
‘’Jadi sampai hari ini belum ada izin investasi yang dikeluarkan pemerintah untuk wilayah Kimaam,’’ katanya.
