Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu Terpadu Provinsi Papua Selatan Petrus Assem terkait minimnya investasi di Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat. Padahal, investasi baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri sangat penting bagi kemajuan suatu daerah.
Petrus Assem mengungkapkan, pihaknya telah membagi target tersebut ke-4 kabupaten cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan dan telah mengirim surat kepada kepala dinas penanaman modal dan PTSP di 4 kabupaten sehingga ada giat-giat untuk mendapat investasi tentunya kerja sama dengan Pemprov Papua Selatan.
‘’Rencana investasi ini akan dilakukan di Boven Digoel dan sebagian ada di Kabupaten Mappi dengan luasan 200.000 hektar dan rencana investasi sebesar Rp 10 triliun,’’ katanya.
Karena itu, kata dia, hingga April 2024 investasi di bidang konstruksi pembangunan perumahan ini masih mendominasi investasi di daerah ini. Investasi perumahan ini juga menjadi banyak incaran investor terutama di Distrik Muara Tami.
Kegiatan ini mengambil tema “Sinergi dan Kolaborasi Untuk Generasi Melek Investasi”. Diharapkan kegiatan ini bisa meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara BEI dengan instansi perguruan tinggi, sekolah, pemerintah, maupun swasta yang telah memiliki kerjasama Galeri Investasi dengan Bursa Efek Indonesia.
Khusus di Papua dari sekian banyak Perusahaan Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota belum ada satupun perusahaan daerah yang dinyatakan sehat.
Kepala Kantor Perwakilan BEI Papua Kreasna Aditya Payokwa menjelaskan bursa carbon dapat berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah mengingat Papua masih memiliki hutan yang sangat luas.
Nilai investasi yang cukup besar itu dicapai berkat kerja keras dari semua pihak, dan yang paling penting adalah bagaimana Pemerintah Kota Jayapura hadir untuk memberikan jaminan dan salah satunya dengan memberikan pelayanan prima kepada semua pihak. "Capaian investasi di tahun 2023 mencapai lebih dari Rp 5 triliun," ujarnya.
"Berdasarkan arahan Presiden, kami bakal menindaklanjuti dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sehingga pasti diterapkan,” kata Derek.
