MERAUKE- Karena belum terima tunjangan Uang Lauk Pauk (ULP) bulan April, Mei dan Juni 2020, sejumlah guru mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke yang saat ini masih menyewa gedung di KNS II, Jalan Seringgu Merauke, Rabu (22).
Maria Magdalena, salah satu guru yang bertugas di SD Sarsang, Tanah Miring-Merauke tersebut kepada wartawan mengungkapkan bahwa kedatangan pihaknya ke kantor dinas pendidikan ini karena ULP untuk bulan April, Mei dan Juni belum dibayarkan oleh pihak Dinas Pendidiikan. Sementara tenaga struktural di dinas dan pengawas sudah terima ULP tersebut.
“Bukan hanya SD tapi juga guru TK dan SMP yang belum terima ULP tersebut,’’ terangnya.
Kedatangan para guru tersebut didampingi salah satu pengurus PGRI Merauke Soleman Jambormias. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke Thiasony Betaubun, S.Sos, M.Pd, MM menemui langsung para guru yang datang tersebut.
Thiasony Betaubun membenarkan bahwa ULP untuk guru 3 bulan terakhir yakni April, Mei dan Juni tidak dibayarkan karena anggaran yang diberikan untuk ULP hanya 9 bulan. Sedangkan 3 bulan tidak dialokasikan karena dialokasikan untuk penanganan Covid-19. “Tidak hanya dialami oleh teman-teman guru tapi kita semua termasuk seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke. Kalau tidak percaya, silakan pergi tanyakan ke tim anggaran daerah,’’ katanya.
Thiasoni Betaubun menjelaskan bahwa jika ada yang dibayarakan bulan April, Mei, dan Juni berarti 3 bulan terakhir yakni Oktober, November dan Desember 2020 yang tidak dibayarkan. “Jadi bukan hanya kita yang ULP dipotong 3 bulan, tapi semua SKPD juga mengalami hal yang sama. Pemotongan anggaran ini juga tidak hanya terjadi di daerah tapi untuk lembaga kementerian,’’ tandasnya.
Setelah mendengar penjelasan tersebut, Soleman Jambormias menjelaskan bahwa yang harus dilakukan adalah memperjuangkan lewat dewan agar ULP bagi guru-guru tersebut dianggarkan secara penuh. ‘’Besok kita menghadap dewan untuk menyampaikan masalah ini agar ULP para guru ini dibayarkan full,’’ katanya.
Meski sudah ada penjelasan dari Kadis Pendidikan tersebut, namun diantara guru yang datang tersebut belum terima penjelasan tersebut. ‘’Kalau ULP kami tidak dibayar full, kami di rumah saja,’’ kata seorang guru yang datang tersebut. (ulo/tri)
