MERAUKE – Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Provinsi Papua Selatan digelar di Swiss Belhotel Merauke, Kamis (21/03/2024). Musrenbang ini dihadiri langsung Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT dan Bupati Asmat Elisa Kambu, S.Sos.
Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo,ST, MT, menjelaskan, Musrenbang ini merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan musyawarah perencanaan secara berjenjang yang dimulai dari musyawarah kampung, distrik, kabupaten dan sekarang tingkat provinsi.
‘’Musrenbang ini merupakan forum sinkronisasi dan harmonisasi program dari daerah dengan program-program nasional,’’ katanya.
Selain itu,lewat Musrenbang ini dijabarkan rencana pembangunan daerah jangka menengah daerah (RPJMD) dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
‘’Karena itu sebelum disahkan dalam APBD, kita harus sinkronisasikan dulu rencana kerja pemerintah daerah ini harus sesuai dengan RPJMD. Jangan sampai RPJMD beda dan RKPD beda. Ketika masuk dalam APBD beda lagi. Jadi harus satu garis. Apa yang menjadi kebijakan nasional harus kita implementasi di provinsi, kabupaten, distrik sampai kampung sehingga tujuan pembangunan nasional itu terarah,’’ katanya. (ulo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
MERAUKE – Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Provinsi Papua Selatan digelar di Swiss Belhotel Merauke, Kamis (21/03/2024). Musrenbang ini dihadiri langsung Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT dan Bupati Asmat Elisa Kambu, S.Sos.
Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo,ST, MT, menjelaskan, Musrenbang ini merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan musyawarah perencanaan secara berjenjang yang dimulai dari musyawarah kampung, distrik, kabupaten dan sekarang tingkat provinsi.
‘’Musrenbang ini merupakan forum sinkronisasi dan harmonisasi program dari daerah dengan program-program nasional,’’ katanya.
Selain itu,lewat Musrenbang ini dijabarkan rencana pembangunan daerah jangka menengah daerah (RPJMD) dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
‘’Karena itu sebelum disahkan dalam APBD, kita harus sinkronisasikan dulu rencana kerja pemerintah daerah ini harus sesuai dengan RPJMD. Jangan sampai RPJMD beda dan RKPD beda. Ketika masuk dalam APBD beda lagi. Jadi harus satu garis. Apa yang menjadi kebijakan nasional harus kita implementasi di provinsi, kabupaten, distrik sampai kampung sehingga tujuan pembangunan nasional itu terarah,’’ katanya. (ulo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
