MERAUKE– Seiring dengan terbentuknya Provinsi Papua Selatan, maka pegawai yang mau pindah ke Provinsi Papua Selatan dari 4 kabupaten yang menjadi wilayah PPS tersebut telah mendaftar.
Sekertaris Pemekaran Provinsi Papua Drs. Alberth Rapami, M.Si, ketika ditemui media ini mengungkapkan, total ASN yang telah mendaftar dan datanya sudah berada di Tim Transisi Provinsi Papua Selatan sebanyak 770 orang.
Jumlah ini terdiri dari ASN Kabupaten Asmat 156 orang, ASN Kabupaten Mappi 192 orang, Boven Digoel 66 orang dan Merauke 356 orang. Untuk Kabupaten Asmat, Mappi dan Boven Digoel sudah ada pelimpahan pegawai yang ditandatangani oleh masing-masing bupati.
Hanya Kabupaten Merauke yang belum ada SK pelimpahan. ‘’Daftar nama-nama itu sudah diambil oleh Tim Transisi. Tapi Tim Transisi minta kalau bisa ada SK pelimpahan ada dari bupati Merauke,’’ jelasnya.
Dengan jumlah pegawai yang akan pindah ke Provinsi Papua Selatan tersebut, menurut Alberth Rapami sebenarnya sudah sangat cukup untuk mengisi Provinsi Papua Selatan yang pada awal pemerintahannya akan membutuhkan sekitar 1.060 pegawai.
Sebab, jumlah yang mendaftar ini belum termasuk dari provinsi induk, dan dari kementrian dan lembaga nantinya. Apalagi misalnya untuk Kabupaten Merauke dari 356 orang mendaftar tersebuut semuanya memiliki golongan kepangkatan diatas IIIC.
‘’Kan tidak mungkin yang mengisi pemerintah provinsi pangat diatas 3C.Kan butuh staf dengan golongan dibawah 3C tersebut,’’ tandasnya. (ulo/tho)
MERAUKE– Seiring dengan terbentuknya Provinsi Papua Selatan, maka pegawai yang mau pindah ke Provinsi Papua Selatan dari 4 kabupaten yang menjadi wilayah PPS tersebut telah mendaftar.
Sekertaris Pemekaran Provinsi Papua Drs. Alberth Rapami, M.Si, ketika ditemui media ini mengungkapkan, total ASN yang telah mendaftar dan datanya sudah berada di Tim Transisi Provinsi Papua Selatan sebanyak 770 orang.
Jumlah ini terdiri dari ASN Kabupaten Asmat 156 orang, ASN Kabupaten Mappi 192 orang, Boven Digoel 66 orang dan Merauke 356 orang. Untuk Kabupaten Asmat, Mappi dan Boven Digoel sudah ada pelimpahan pegawai yang ditandatangani oleh masing-masing bupati.
Hanya Kabupaten Merauke yang belum ada SK pelimpahan. ‘’Daftar nama-nama itu sudah diambil oleh Tim Transisi. Tapi Tim Transisi minta kalau bisa ada SK pelimpahan ada dari bupati Merauke,’’ jelasnya.
Dengan jumlah pegawai yang akan pindah ke Provinsi Papua Selatan tersebut, menurut Alberth Rapami sebenarnya sudah sangat cukup untuk mengisi Provinsi Papua Selatan yang pada awal pemerintahannya akan membutuhkan sekitar 1.060 pegawai.
Sebab, jumlah yang mendaftar ini belum termasuk dari provinsi induk, dan dari kementrian dan lembaga nantinya. Apalagi misalnya untuk Kabupaten Merauke dari 356 orang mendaftar tersebuut semuanya memiliki golongan kepangkatan diatas IIIC.
‘’Kan tidak mungkin yang mengisi pemerintah provinsi pangat diatas 3C.Kan butuh staf dengan golongan dibawah 3C tersebut,’’ tandasnya. (ulo/tho)
