Wednesday, January 7, 2026
26.9 C
Jayapura

Pemprov Papua Selatan Berkomitmen Perhatikan Kesejahteraan Guru

MERAUKE – Wakil gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa mengatakan, pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen kuat untuk memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan para guru. Hingga kini, masih banyak tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan di Papua Selatan, mulai dari keterbatasan sarana prasarana, pemerataan guru, hingga perlindungan dan pendataan kesejahteraan tenaga guru.

‘’Kami terbuka untuk dialog, kerjasama dan kolaborasi nyata dengan PGRI,”kata Wagub Paskalis Imadawa saat menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Papua Selatan masa bhakti 2024-2029, Rabu (18/6).

Dikatakan, pemerintah provinsi menerima PGRI dan berkolaborasi, bahkan diharapkan agar tak ada lagi pungutan-pungutan dari para guru untuk organisasi ini.

“Kalau boleh biaya yang dibutuhkan diusulkan kepada pemerintah provinsi supaya bisa dianggarkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan,”ujarnya.

Baca Juga :  Perkuat Garis Perbatasan, Warga Diajak  Turut Serta Menjaga Kedaulatan NKRI

Dengan demikian, PGRI bisa mandiri, para guru tidak menjadi sasaran pungutan iuran untuk organisasi. Sehingga benar-benar pemerintah menopang seluruh kegiatan PGRI Papua Selatan. Kehadiran PGRI Papua Selatan tidak hanya sebagai organisasi tetapi sebagai kekuatan moral dan profesional.

“Mari kita bangun PGRI Papua Selatan yang inklusif, progresif dan responsif terhadap kebutuhan guru dan perkembangan zaman,” jelasnya.

Menurut dia, khusus di Papua Selatan, guru sementara dalam posisi dilematis. Kehadiran DOB, pemerintah provinsi tak diberi kewenangan untuk mengusulkan tenaga guru honor menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparat Sipil Negara (ASN).

“Kita membutuhkan sinergitas PGRI Papua Selatan mengusulkan tenaga guru-guru honorer untuk diangkat menjadi tenaga PPPK dan ASN,” katanya. Diapun berharap PGRI Papua Selatan menjembatani anak-anak dari tenaga guru honorer diangkat menjadi tenaga PPPK di Oktober tahun ini. (ulo/wen)

Baca Juga :  Berlangsung sampai Pukul 19.30 WIT, Ini Tuntutan Demo Mahasiswa Jilid II

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

MERAUKE – Wakil gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa mengatakan, pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen kuat untuk memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan para guru. Hingga kini, masih banyak tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan di Papua Selatan, mulai dari keterbatasan sarana prasarana, pemerataan guru, hingga perlindungan dan pendataan kesejahteraan tenaga guru.

‘’Kami terbuka untuk dialog, kerjasama dan kolaborasi nyata dengan PGRI,”kata Wagub Paskalis Imadawa saat menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Papua Selatan masa bhakti 2024-2029, Rabu (18/6).

Dikatakan, pemerintah provinsi menerima PGRI dan berkolaborasi, bahkan diharapkan agar tak ada lagi pungutan-pungutan dari para guru untuk organisasi ini.

“Kalau boleh biaya yang dibutuhkan diusulkan kepada pemerintah provinsi supaya bisa dianggarkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan,”ujarnya.

Baca Juga :  Lima Pasang Personel Merauke Jalani Sidang BP4R

Dengan demikian, PGRI bisa mandiri, para guru tidak menjadi sasaran pungutan iuran untuk organisasi. Sehingga benar-benar pemerintah menopang seluruh kegiatan PGRI Papua Selatan. Kehadiran PGRI Papua Selatan tidak hanya sebagai organisasi tetapi sebagai kekuatan moral dan profesional.

“Mari kita bangun PGRI Papua Selatan yang inklusif, progresif dan responsif terhadap kebutuhan guru dan perkembangan zaman,” jelasnya.

Menurut dia, khusus di Papua Selatan, guru sementara dalam posisi dilematis. Kehadiran DOB, pemerintah provinsi tak diberi kewenangan untuk mengusulkan tenaga guru honor menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparat Sipil Negara (ASN).

“Kita membutuhkan sinergitas PGRI Papua Selatan mengusulkan tenaga guru-guru honorer untuk diangkat menjadi tenaga PPPK dan ASN,” katanya. Diapun berharap PGRI Papua Selatan menjembatani anak-anak dari tenaga guru honorer diangkat menjadi tenaga PPPK di Oktober tahun ini. (ulo/wen)

Baca Juga :  Dinkes Provinsi Wajibkan Pemberian Tablet Tambah Darah bagi Remaja Putri

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya