Diwarnai Aksi Protes, 172 Pejabat Papua Pegunungan Terima SK

WAMENA– Meskipun sempat diwarnai aksi protes dari ASN 8 kabupaten di wilayah Lapago, namun penyerahan Surat Keputusan (SK) gubernur kepada 172 pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemprov Papua Pegunungan, tetap dilaksanakan, Rabu, (18/1), kemarin. Pelantikan terhadap 172 pejabat pelaksana tugas di lingkungan Pemprov Papua Pegunungan, sebelumnya  dibatalkan, lantaran sejumlah ASN dari wilayah Lapago melakukan aksi protes atas nama -nama pejabat yang dirilis Pemprov Papua Pegunugan untuk mengikuti penyerahan SK. Dalam nama-nama pejabat yang dikeluarkan Pemprov Papua Pegunungan, tidak diterima karena mereka menduga dari 1 kabupaten ada 50 orang pejabat yang masuk dalam 172 daftar pejbat yang akan menerima SK tersebut. Namun usai dilakukan rapat koordinasi, akhirnya penjelasan yang disampaikan oleh Pemprov Papua Pegunugan dapat diterima oleh ASN yang sejak pagi memadati Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan sehingga penyerahan SK kepada 172 penjabat yang berstatus sebagai pelaksana tugas bisa dilakukan pada malam hari. Pejabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, SH, MH dalam penyerahan SK itu menyatakan, penyerahan SK ini sangat membahagiakan pejabat yang menerima SK, karena dipercayakan pendapat promosi jabatan di Provinsi Papua Pegunungan, SK yang diserahkan ini belum seluruhnya karena keterbatasan waktu. “Untuk yang belum menerima SK, besok akan diserahkan, bagi yang dilantik tanggungjawabnya akan semakin besar karena skopnya ada di provinsi, karena provinsi ini masih 0, sehingga membutuhkan bantuan dari pejabat yang dilantik,”ungkapnya. Ia mengharapkan kepada pejabat yang telah menerima SK bisa sungguh –sungguh mempersiapkan diri untuk bekerja sesuai Tupoksi dan beban kerjanya, dan memahami serta koordinasi dengan baik untuk meningkatkan etos kerja, tanggungjawab untuk melandasi provinsi baru ini dengan kemampuan masing –masing. “Tugas penting kita adalah menyukseskan Pemilu 2024, dalam Juni tahun ini akan dipersiapkan untuk pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dua poin ini yang sangat penting untuk dikerjakan, oleh karena itu saya minta dukungan dari pejabat yang sudah menerima SK,”jelasnya.(jo/tho)

WAMENA– Meskipun sempat diwarnai aksi protes dari ASN 8 kabupaten di wilayah Lapago, namun penyerahan Surat Keputusan (SK) gubernur kepada 172 pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemprov Papua Pegunungan, tetap dilaksanakan, Rabu, (18/1), kemarin. Pelantikan terhadap 172 pejabat pelaksana tugas di lingkungan Pemprov Papua Pegunungan, sebelumnya  dibatalkan, lantaran sejumlah ASN dari wilayah Lapago melakukan aksi protes atas nama -nama pejabat yang dirilis Pemprov Papua Pegunugan untuk mengikuti penyerahan SK. Dalam nama-nama pejabat yang dikeluarkan Pemprov Papua Pegunungan, tidak diterima karena mereka menduga dari 1 kabupaten ada 50 orang pejabat yang masuk dalam 172 daftar pejbat yang akan menerima SK tersebut. Namun usai dilakukan rapat koordinasi, akhirnya penjelasan yang disampaikan oleh Pemprov Papua Pegunugan dapat diterima oleh ASN yang sejak pagi memadati Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan sehingga penyerahan SK kepada 172 penjabat yang berstatus sebagai pelaksana tugas bisa dilakukan pada malam hari. Pejabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, SH, MH dalam penyerahan SK itu menyatakan, penyerahan SK ini sangat membahagiakan pejabat yang menerima SK, karena dipercayakan pendapat promosi jabatan di Provinsi Papua Pegunungan, SK yang diserahkan ini belum seluruhnya karena keterbatasan waktu. “Untuk yang belum menerima SK, besok akan diserahkan, bagi yang dilantik tanggungjawabnya akan semakin besar karena skopnya ada di provinsi, karena provinsi ini masih 0, sehingga membutuhkan bantuan dari pejabat yang dilantik,”ungkapnya. Ia mengharapkan kepada pejabat yang telah menerima SK bisa sungguh –sungguh mempersiapkan diri untuk bekerja sesuai Tupoksi dan beban kerjanya, dan memahami serta koordinasi dengan baik untuk meningkatkan etos kerja, tanggungjawab untuk melandasi provinsi baru ini dengan kemampuan masing –masing. “Tugas penting kita adalah menyukseskan Pemilu 2024, dalam Juni tahun ini akan dipersiapkan untuk pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dua poin ini yang sangat penting untuk dikerjakan, oleh karena itu saya minta dukungan dari pejabat yang sudah menerima SK,”jelasnya.(jo/tho)